Otoritas pendudukan Israel telah meningkatkan tender permukiman danoperasi yahudisasi selama beberapa tahun terakhir di berbagai wilayah di al-Qudsdengan memanfaatkan sikap pemerintah Amerika yang dipimpin oleh mantan PresidenDonald Trump terhadap permukiman Israel dan dukungan padanya. Menurut sumberPerserikatan Bangsa-Bangsa pasukan pendudukan Israel telah meluncurkan aktivitaskonstruksi dan membuat rencana untuk lebih dari 12 ribu unit permukiman baru dial-Quds pada tahun 2020. Dan menurut organisasi Peace Now Israel jumlahunit permukiman Yahudi pada tahun 2020 adalah yang terbesar sejak organisasimulai memantau aktivitas permukiman Yahudi pada tahun 2012.
Dalam upaya untuk menarget eksistensi Palestina di kota sucial-Quds otoritas pendudukan Israel telah meningkatkan penerbitan keputusanuntuk menarik kantu identitas penduduk bewarna biru yang dikhusukan untuk wargaal-Quds pada tahun 2020. Menurut lembaga HAM Israel yang bergerak dalampembelaan hak individu &ldquoHaMoked&rdquo Kementerian Dalam Negeri Zionis telahkartu identitas warna biru dari 18 warga Palestina di al-Quds. Sehingga jumlahwarga al-Quds yang kartu identitasnya ditarik oleh pihak otoritas pendudukanIsrael sebanyak 14.701 orang selama periode 1967-2020.
Permukiman adalah salah satu alat paling menonjol yang digunakan pendudukanIsrael untuk mewujudkan perubahan demografis secara langsung dalam komposisipenduduk al-Quds. Biro Nasional Pertahanan Tanah dan Perlawanan terhadapPermukiman Israel yang berada di bawah Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengungkapbahwa otoritas pendudukan Israel telah meningkatkan aktivitas permukimannya diTepi Barat dan al-Quds. Menurutnya jumlah unit permukiman Yahudi yangdisetujui oleh otoritas penjajah Israel dalam tiga tahun pertama Trump menjabatsebagai presiden sekitar 7 ribu unit per tahun. Jumlahnya hampir dua kali lipatdari unit permukiman yang disetujui dalam tiga tahun sebelumnya di masa pemerintahanPresiden Barack Obama yang mencapai sekitar 3.600 unit.
Upaya pendudukan Israel tidak berhenti pada pengajuan tenderpermukiman dan persetujuan rencana pengembangan permukiman dan perluasannyasaja. Sebaliknya pada akhir tahun 2020 terjadi upaya Knesset untuk menyamakanstatus koloni-koloni liar permukiman Yahudi. Pada 16 Desember 2020 mayoritasanggota Knesset menyetujuai RUU yang menyamakan status koloni-koloni permukimanliar Yahudi dan perkampungan permukiman Yahudi yang didirikan di tanah pribadiwarga Palestina di Tepi Barat termasuk di al-Quds. Menurut surat kabar Israel &ldquoTimesof Israel&rdquo undang-undang tersebut akan mengatur penyamaan status 65 koloni-koloniliar permukiman Yahudi.
Selain pembuatan undang-undang pemerintah pendudukan Israel telahmemberikan dukungannya untuk permukiman di wilayah-wilayah pendudukan melaluidukungan finansial besar-besaran untuk proyek permukiman. Contohnya adalahpersetujuan pemerintah pendudukan Israel pada pertengahan Agustus 2020 atasrencana ekonomi senilai 85 miliar shekel (sekitar $ 24 miliar) yang sebagian besardialokasikan untuk perluasan pemukiman Yahudi. Pada 22 Desember 2020pemerintah pendudukan Israel menyetujui transfer dana keamanan ke koloni-koloniYahudi di Tepi Barat untuk meningkatkan perlindungan pada koloni-kolonitersebut yang mencakup dana sebesar 345 juta shekel (sekitar 11 juta dolar) ditambah55 juta shekel (sekitar 17 juta dolar)untuk mendukung otoritas lokal di koloni-koloni permukiman Yahudi tersebut.
Secara paralel otoritas pendudukan Israel bekerja untukmengembangkan infrastruktur yang mendukung koloni-koloni permukiman Yahudi danmemfasilitasi kehidupan para pemukim pendatang Yahudi untuk menampung lebihbanyak lagi para pemukim pendatang Yahudi dan untuk memdukung pemisahan penuhantara pemukim Yahudi dan warga Palestina terutama di jaringan jalan raya dan perkampunganpemukiman penduduk. Beberapa tahun terakhir telah diluncurkan beberapa proyek pengembanganjaringan transportasi dan pengembangan daerah-daerah di koloni-kolonipermukiman Yahudi di al-Quds. Itu di satu sisi di sisi lain adalah untukmenarik lebih banyak pemukim pendatang Yahudi ke kota al-Quds menerapkan lebihbanyak pemisahan antara wilayah Palestina dan wilayah yang dihuni oleh para pemukimpendatang Yahudi. Yang paling menonjol dari semua proyek ini adalah proyek”kereta ringan” dengan biaya hingga 51 miliar shekel (sekitar 15miliar dolar) dan “kereta ekspres” dengan biaya hingga 23 miliarshekel (sekitar 700 juta).
Dalam konteks yang sama Menteri Perhubungan Israel Miriam Regev padaDesember 2020 mengumumkan rencana strategis untuk mengembangkan jaringantransportasi antara koloni-koloni permukiman Yahudi di Tepi Barat mencakuptiga fase berakhir pada tahun 2045 mencakup pembangunan jalan bypass yangmenghubungkan permukiman-permukiman Yahudi serta jalan-jalan horizontal danvertikal baru.
Selain itu otoritas pendudukan Israel sedang bekerja untukmelaksanakan proyek-proyek permukiman untuk meningkatkan infrastruktur bisnis danpariwisata di daerah-daerah permukiman Yahudi. Yang paling menonjol adalah sebuahproyek permukiman salah satu proyek terbesar di Timur Tengah yang akandidirikan di daerah yang mencakup pusat-pusat konferensi &ldquogedung-gedung bangsa&rdquoyangakan menelan biaya sekitar 18 miliar shekel (sekitar 500 juta dollar).
Dalam konteks yang sama di periode belakangan ini terjadi percepatanproses penyitaan properti dan real estate warga al-Quds dan merampasnya. Hal inidilakukan sebagai upaya dari penjajah Israel untuk menguasai tanah dan hartabenda warga al-Quds di seluruh wilayah kota al-Quds dengan berkoordinasipenuh antara pengadilan penjajah Israel asosiasi permukiman dan dinas-dinas keamanandan militer lainnya.
Sektor lain di kota suci al-Quds juga tidak dikecualikan dari langkah-langkahyahudisasi ini. Mereka juga menarget pemakaman Islam para pedagang al-Qudsdan sekolah-sekolah UNRWA serta menutup institusi-institusi Palestina di kota tersebut dan menekansebagian besar aktivitas yang berkaitan dengan warga al-Quds.
Rencana-rencana permukiman ini bertujuan untuk memaksakan realitaspolitik demografis dan budaya yang mengarah pada yahudisasi kota suci al-Qudsmengubah karakternya mengukuhkan eksistensi pendudukan Israel di dalamnyamemisahkan kota dari wilayah sekitarnya dan menambah penderitaan rakyatnyasecara ekonomi dan sosial.
Semua ini menuntut adanya upaya politik dan ekonomi baik ditingkat Palestina Arab dan internasional serta di tingkat rakyat danpemerintah dengan tujuan untuk menjaga kota suci al-Quds dan karakter Arabnyamemperteguh rakyatnya serta mendukung spirit juang mereka secara sosial danekonomi membangun masyarakat serta menyediakan payung politik dan hukum.untuk melindungi al-Quds dan rakyatnya. (was/pip)
