Gerakan Perlawanan Islam Hamas pada hari Rabu (28/4/2021) mengatakanbahwa pemilihan umum di kota al-Quds adalah “garis merah”. Pemilu dial-Quds tidak bisa menjadi kedok untuk menunda atau membatalkan pemilu Palestina.
Hamas menyatakan bahwa mereka “menolak gagasan untuk menundaatau membatalkan pemilihan umum Palestina dan berpendapat bahwa solusinyaadalah bertemu di tingkat nasional untuk membahas mekanisme pelaksanaanpemilihan umum di al-Quds tanpa izin atau koordinasi dengan pendudukan Israel.”
Hamas meminta semua kekuatan politik faksi dan faksi pesertapemilu untuk tidak memberikan kedok untuk menunda atau membatalkan pemilu danbekerja untuk menentukan mekanisme pelaksanaan pemilu di al-Quds.
Hamas menegaskan “Pemilu adalah hak yang melekat pada rakyatPalestina. Hak ini telah ditunda untuk waktu yang lama. Hak ini harusdipertahankan sebagai hak konstitusional dan politik selama beberapa generasidi mana mereka memilih pimpinan dan perwakilan mereka. Ini adalah hak nasional yangtidak boleh dirusak dengan cara apa pun.”
Dia menyatakan bahwa pemilu adalah pendekatan penting untukmengakhiri perpecahan dan mengatur rumah tangga internal Palestina. Konsensustelah dicapai secara nasional dan dengan suara bulat tentang masalah ini untukmencapai persatuan sejati bagi rakyat Palestina.
Dalam pernyataannya Hamas menegaskan bahwa hari pemilu di al-Quds harusmenjadi hari nasional dalam segala arti di mana rakyat di al-Quds akanmenghadapi otoritas pendudukan Israel dan bentrok dengan mereka untukmemaksakan kehendaknya dan memaksa mereka untuk tunduk kepada rakyat al-Quds.”
Hamas menegaskan bahwa pihaknya bukan bagian dari yang menunda ataumembatalkan. Pemilu adalah pilihan tetap rakyat Palestina dan juga pilihanrakyat al-Quds. (was/pip)
