Hari Senin (19/4/2021) Dewan Kedaulatan Sudan dan para menteri Sudanmenyetujui RUU yang membatalkan undang-undang pemboikotan Israel yang telah adasejak tahun 1958.
Hal tersebut terjadi dalam pertemuan bersama Dewan Kedaulatan Sudandan para menteri. Demikian menurut Menteri Kehakiman Sudan Nasruddin Abdel Baridi laman Twitter-nya.
Abdel Bari mengatakan “Kami baru-baru ini dalam pertemuanbersama Dewan Kedaulatan dan para menteri menyetujui sebuah RUU untukmenghapus Undang-Undang Pemboikotan Israel.”
Sidang pertemuan bersama Dewan Kedaulatan Sudan dan para menteri transisimengesahkan undang-undang ini di tengah-tengah belum terbentuknya DewanLegislatif Transisi sampai hari ini. Oleh karena itu pengesahan rancanganundang-undang ini bersifat final dan tidak memerlukan persetujuan dari pihaklain dan dengan demikian penghapusan undang-undang boikot Israel ini menjadifinal.
Pada 6 April lalu Dewan Menteri Sudan (dalam kapasitasnya)menyetujui RUU untuk membatalkan undang-undang pemboikotan Israel yang adasejak tahun 1958 sebelum diajukan ke pertemuan bersama Dewan Kedaulatan danDewan Menteri dan keduanya mengesahkan.
Undang-undang  pemboikotan Israeldi Sudan melarang siapa pun secara pribadi atau menjadi penengah (mewakili)dalam perjanjian jenis apa pun dengan badan atau pribadi yang tinggal di Israelatau dengan badan atau orang yang mengetahui bahwa mereka berafiliasi secara kewarganegaraankepada Israel atau bekerja untuk kepentingannya.
Juga dilarang untuk “memasuki melakukan pertukaran ataumemperdagangkan barang dagangan dan produk Israel yang diangkut di Sudanbaik yang berasal dari Israel secara langsung atau tidak langsung.”
Undang-undang ini memberikan sanksi dan hukuman bagi siapapun yangmelanggarnya dengan ancaman sepuluh tahun penjara dan denda.
Pada 23 Oktober 2020 Sudan mengumumkan normalisasi hubungannyadengan penjajah Israel. Akan tetapi banyak kekuatan politik di Sudan mengumumkanpenolakan secara tegas terhadap normalisasi ini. Di antaranya adalah partai-partaiyang berpartisipasi dalam koalisi dengan penguasa.
Selain Sudan tiga negara Arab lainnya yakni UEA Bahrain danMaroko telah menandatangani perjanjian – tahun lalu – untuk menormalisasihubungan mereka dengan penjajah Israel di bawah sponsor Amerika. (was/pip)
