KomunitasEropa Peduli Al-Quds mengecam keras rencana Israel menggusur dan mengusir wargaPalestina di kawasan Syekh Jarrah al-Quds timur sebagai kejahatan apartheid.
Komunitasmengatakan rencana Israel menggusur puluhan rumah Palestina di al-Quds timursangat berbahaya yang akan mengusir ratuasn warga kebijakan ini harusdisikapi tegas dan harus dihentikan serta pelanggaran besar terhadap HAM.
Komunitas menyebutkan pihaknya telah mulai bergerak bersamaparlemen Eropa untuk mendesak negara mereka supaya membuat sikap tegasterkait kebijakan Israel secara sepihak hendak memonopoli kota al-Quds.
Beberapa kebijakan Israel dipaparkan komunitas Eropa peduliAl-Quds:
Pada 3 Maret 2021 pengadilan Israel menolak banding 3 keluargaPalestina dari kawasan Syekh Jarrah di Al-Quds timur terhadap keputusanpengadilan pada 4 September 2020 yang mengusir mereka. Keputusan ini mencakup 7kepala keluarga dari keluarga Hamad Dawudi dan Dajani yang terdiri dari 25anggota keluarga termasuk 8 anak-anak.
Keputusanini dikeluarkan pasca penolakan pada 10 Februari 2021 terhadap banding 4keluarga dari kawasan Syekh Jarrah yaitu keluarga Jauni Qasim Iskafi danKurd yang mencakup 7 kk terdiri dari 30 anggota keluarga termasuk 10anak-anak yang diajukan untuk melawan keputusan pengadilan yang terbit padaOktober 2020.
Pengadilanperdata Israel pada November 2020 menerbitkan keputusan pengusiran keluargaShabagh yang terdiri dari 5 keluarga mencakup 32 orang termasuk 10 anak-anak.
Termasuk19 keluarga terancam pengusiran paksa yang mencakup 8 kk terdiri dari 78orang termasuk 28 anak-anak.
PadaKamis 11 Maret 2021 pemkot Israel di Al-Quds menolak rencana tata kotakawasan al-Bustan di wilayah kota Silwan al-Quds timur yang telah diputuskanpengadilan Israel untuk membekukan kebijakan penggusuran rumah di kawasan sehinggadengan penolakan ini sebanyak 100 rumah yang dihuni 1550 orang mayoritasnyaanak-anak terancam pengusiran paksa akibat penggusuran.
KetuaKomunitas Eropa Peduli Al-Quds Mohammad Hanun menegaskan rencana penggusurankawasan Palestina di Al-Quds terus meningkat tercatat pihak Israel telahmenggusur 148 rumah yang menyebabkan 450 anggota keluarga terusir dari rumahmereka di Al-Quds selama tahun 2020 lalu.
Disebutkanbahwa Israel menerapkan kebijakan apartheid dan mengancam pengusiran ratusankeluarga Palestina di Al-Quds dalam upaya mengubah peta demografi kota.  Kebijakan ini menyalahi resolusi PBB terkaitkota Al-Quds.
Penggusurandan pengusiran paksa terhadap warga sipil di wilayah pendudukan melanggarkonvensi Jenewa ke 4 dan merupakan kejahatan perang menurut pasal 4 ayat 8keputusan mahkamah pidana internasional yang diterbitkan di Roma pada Juli1998.
KomunitasEropa menyerukan secepatnya menekan Israel untuk menghentikan rencanapenggusuran dan pengusiran yang melanggar HAM dan mengancam eskalasi baru yangbisa menggagalkan proses perdamaian dan stabilitas di kawasan. (mq/pip)
