Hamasmengatakan dekrit yang dikeluarkan kepala otoritas Palestina terkait lembaga socialmerupakan upaya monopoli dari otoritas eksekutif di semua bidang sector public.
Dalamketerangan yang dirilis jubir Hamas Hazim Qasim disebutkan bahwa dektrikbertujuan monopoli otortas atas system politik hal itu juga yang terjadi dalamdekrit otoritas terhadap otoritas yudikatif pada Januari lalu.
Dekrityang diterbitkan tidak dimusyawarahkan dengan semua elemen Palestina dandilakukan jelang pemilu Palestina hal ini ditujukan untuk mengantisipasi hasilpemilu Palestina.
Dekrityang diterbitkan kepala otoritas Palestina Mahmud Abbas yang mengubah aturanlembaga social yang memicu penolakan luas dan gelombang emosi rakyat terutamadi tengah proses awal pemilu Palestina.
Perubahanini merupakan upaya mengebiri hukum dan mengadopsi kebijakan intimidasi yangdilakukan sejumlah negara Arab dan dialihkan ke Palestina.
Pemilu Palestina akan digelar pada akhir Mei mendatang dan diikuti segenap elemen Palestina diharapkan mampu meraih kesuksesan dalam menciptakan sistem politik Palestina bersatu untuk menghadapi penjajah Israel dan mengusirnya dari bumi Palestina. (mq/pip)
