Para tokoh dan pemimpin Islam Palestina menyambut baik keputusanPresiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas tentang pembebasan kebebasan public. Merekamenuntut adanya implementasi nyata kepres tersebut.
Anggota Dewan Legislatif Palestin Fathi Qaraawi mengatakan keputusanitu merupakan keputusan yang positif. Warga menunggu implementasinya. Yaiatudengan dibebaskannya para tahanan politik dan dihentikannya penangkapan denganlatar belakang politik dan faksi.
Qaraawi menuntut adanya kerja nyata dari apa yang diumumkantersebut serta mengeluarkan arahan kepada otoritas yang berwenang untukmematuhi hal ini. Dia menegaskan bahwa bola sekarang berada di pihak yangmengeluarkan keputusan tersebut dan otoritas penegakan hukum.
Sementara itu pemimpin gerakan Hamas Abdul Rahman Syadidmengungkapkan harapannya agar kepres soal kebebasan yang dikeluarkan olehPresiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas tersebut – menurut Perjanjian Kairo -menetapkan fase baru kerja nasional dan faksional di seluruh tanah Palestina dalambayang-bayang pembebasan kebebasan publik yang telah dituntut rakyat Palestina sejakbertahun-tahun lamanya.
Syadid menegaskan bahwa kebebasan adalah hak asasi manusia dan hal nasionalbagi semua rakyat Palestina dan faksi-faksi dengan jaminan hokum. Peran pemerintahdan aparat keamanannya adalah untuk melindungi dan memperkuat hak ini bukanuntuk merampas dan menyerangnya.
Dia menyerukan kepada semua rakyat Palestina dan faksi-faksi-nyauntuk dengan penuh semangat menggunakan hak ini dan berpegang teguh pada disemua momen nasional pergerakan dan pribadi serta menggalang kegiatan-kegiatanyang mendukung situasi nasional dan meningkatkan moral rakyat dalam menghadapi penjajahIsrael.
Pada gilirannya pemimpin gerakan Hamas Nader Sawafita menegaskanbahwa keluarnya kepres ini meningkatkan kepercayaan warga terhadap upayarekonsiliasi dan partisipasi aktif dalam pemilu legislatif mendatang.
Sawafita menyatakan bahwa pembebasan kebebasan publik berdasarkanapa yang telah disepakati dalam pertemuan Kairo memiliki dampak mendasar padasuasana persatuan di Tepi Barat bertepatan dengan niat untuk mengadakan pemilu.
Sawafita mengatakan “Penerbitan kepres ini adalah kekuatanlain yang memastikan bahwa pemilu dilakukan dalam suasana integritastransparansi dan keamanan selain memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkankebebasan bagi semua peserta pemilu.”
Sawafita berpendapat bahwa keluarnya kepres tersebut akan menjaminpartisipasi yang luas dari mereka yang berhak memilih dan perwujudan daripelaksanaan pemilihan yang demokratis sesuai dengan aspirasi semua orang.
Sebelumnya Presiden Otoritas PalestinaMahmoud Abbas telah mengeluarkan kepres untuk memperkuat kebebasan publik dan pembebasantahanan politik berdasarkan apa yang disepakati faksi-faksi Palestina dalampertemuan mereka baru-baru ini di Kairo yang disponsori oleh Mesir.
Kepres tersebut menegaskan tentang “penguataniklim kebebasan publik termasuk kebebasan kerja politik dan nasional sesuaidengan ketentuan Undang-Undang Dasar dan undang-undang terkait.”
Kepres ini juga menyatakan tentang “pembebasanmereka yang ditangkap dan ditahan serta dikriminalisasi karena opini atauafiliasi politik atau karena alasan afiliasi partai atau faksi.”
Kepres itu menegaskan “Laranganpenuntutan penahanan penangkapan dan segala jenis pemanggilan di luarketentuan undang-undang karena alasan terkait dengan kebebasan berpendapat danafiliasi politik.” (was/pip)
