Perdana Menteri Israel BenjaminNetanyahu pengambilan keputusan melegalkan sejumlah besar kompleks permukimanYahudi di Tepi Barat selama pertemuan kabinetnya hari ini Selasa.
Situs militer Walla menegaskanNetanyahu memiliki kepentingan besar menyetujui keputusan seperti itu hari inisebelum presiden Amerika Joe Biden diangkat menjadi presiden Amerika besok.
Keputusan melegalkan pembangunanpermukiman oleh Netanyahu akan mengharuskan pemerintah Israel menyetujuilegalitas lima kompleks pemukiman Yahudi yang dibangun secara liar yaitupermukiman Isael Avegel Avnat Kedam Araba Matsuki Dargot sebagai permukimanbaru.
RUU lain Israel mengharuskanpemerintah Israel melegalkan puluhan kompleks permukiman liar lainnya dalamwaktu dekat tanpa dibutuhkan keputusan pemerintah lainnya.
Walla menambahkan bahwa dua jamsebelum pemerintah menggelar pertemuan khusus membahas pengesahan di tengahkrisis covid-19 dan memperpanjang masa lockdown Netanyahu masih terus mengusulkanvoting RUU legalitas komplek permukiman yahudi yang baru.
Mengutip sumber dekat Netanyahubahwa ketua partai Kahol Lavan dan Menteri Keamanan Benny Gants kemarinmenyetujui RUU tersebut setelah sebelumnya menolak. Namun sumber di kantor Gantsmenepis hal tersebut.
Menurut Walla KementerianKehakiman dan Luar Negeri Israel menentang legalitas komplek permukiman karena factorpolitik dan hukum.
Pasalnya pemerintah Israel saatini adalah pemerintah transisi dan tidak ada alasan pembenar untuk menyetujuikeputusan dramatis seperti ini. Mereka memperingatkan imbas dari Langkah sepertiini bisa menjurus kepada investigasi kepada Israel di Mahkamah PidanaInternasional di Den Haag.
Di sisi lain pejabat luarnegeri Israel menentang keputusan yang dianggap tergesa-gesah sebelum Bidenmenjabat sebagai presiden Amerika.
Namun penasihat hukumpemerintah Israel Avichai Mandelblit tidakmenolak Langkah ini. Pihak Netanyahu disebut menekan kuat Avichai Mandelblit  agarmenyetujui Langkah ini meski bertentangan dengan semua undang-undang. (at/pip)
