Anggotaparlemen Mauritania menyerukan untuk segera membuat RUU menolak berdamai denganIsrael dan segera mengajukannya di paripurna.
Hal itudisampaikan dalam keterangan bersama perwakilan 3 partai politik oposisi diparlemen yaitu Persatuan Kekuatan Kemajuan Aliansi Rakyat Progresif danAliansi Untuk Keadilan dan Demokrasi.
Disebutkanmeluasnya wilayah perdamaian politik dan ekonomi dengan Israel telah sampai keMaroko dan Afrika dan banyak tekanan secara terang-terangan untuk memperluas kenegara lainnya.
Perwakilanmenyerukan kepada segenap fraksi untuk secepatnya menegakan consensus nasionalbersejarah dan permanen sejak berdirinya Mauritania untuk mendukungkemerdekaan yang adil terutama persoalan Palestina.
Ditambahkanbahwa berdamai dengan Israel merupakan penyimpangan dari consensus bangsa didunia yang mencintai perdamaian dan kemerdekaan menentang penjajahan danmenegaskan pengakuan terhadap kejahatan yang dilakukan penjajah zionis sampaisaat ini.
MantanPresiden Mauritania Mohammad Walad Abdul Aziz telah membuat keputusanpembekuan hubungan Mauritania dengan Israel tahun 2009 dan tahun 2010 secararesmi memutus hubungan dengan Israel dan mengusir dubes Israel dari Nuackshot.
Dariwaktu ke waktu Mauritania menegaskan sikapnya yang konsisten mendukungperjuangan bangsa Palestina dan haknya mendirikan negara berdaulat denganibukota Al-Quds timur.
PadaSeptember lalu Menlu Mauritania Ismail Walad Syekh Ahmad menegaskan dalamketerangan persnya bahwa sikap Mauritania tetap konsisten menduung hak bangsaPalestina dalam mendirikan negara berdaulat dengan ibukota Al-Quds timursesuai resolusi PBB terkait dan inisiatif perdamaian Arab.
Sejumlahkekuatan politik dan organisasi Mauritania mendeklarasikan penolakan terhadaplangkah perdamaian sejumlah negara Arab dengan Israel yang disponsori PresidenAmerika Donald Trump yang terakhir perdamaian antara Maroko dan Israel.(mq/pip)
