Pemerintah Mesir mengutuk keputusan penjajah Israel yang menyetujuirencana pembangunan sekitar 8.300 unit permukiman baru untuk para pemukimpendatang Yahudi di al-Quds.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Mesir Ahmed Hafez dalamsebuah pernyataan yang dirilis hari Selasa (15/12/2020) mengatakan bahwa pengumumanpeukiman baru ini merupakan pelanggaran baru terhadap keputusan legitimasiinternasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait masalah ini.
Sebelumnya pada Selasa kemarin Walikota Israel di al-Quds MosheLeon mengumumkan persetujuan pemerintah penjajah Israel terhadap rencana multiyearsuntuk membangun ribuan unit permukiman baru bagi para pemukim pendatang Yahudi dikota al-Quds selama 20 tahun ke depan.
Leon mengatakan bahwa rencana ini mencakup pemvbangunan 8.600 unitpermukiman di kampung Talpiot selain mengalokasikan 13 juta meter persegiuntuk tujuan komersial dan mengembangkan kereta api taman fasilitas publikdan lembaga pendidikan.
Rencana tersebut akan dilaksanakan dalam jangka waktu 20 tahunpada saat rencana struktural gedung telah disetujui dengan setiap tahapdisetujui secara terpisah.
Otoritas pendudukan penjajah Israel memanfaatkan sisa masa jabatanPresiden AS Donald Trump yang akan meninggalkan jabatannya untuk menyetujuirencana permukiman di Tepi Barat dan al-Quds karena pemerintahan Trump sangatmendukung pembangunan permukiman Yahudi. Sementara Presiden terpilih Joe Biden diyakinitidak akan mendukung hal ini.
Masyarakat internasional tidak mengakui keberadaan permukimanIsrael di wilayah Palestina yang diduduki pada tahun 1967 dan menganggapnya sebagaipermukima-permukiman ilegal. (was/pip)
