&ldquoAnda bisa menuntun kuda ke air tapi Anda tidak bisa memaksanyaminum.&rdquo Tergiringnya rezim Maroko yang masuk dalam jebakan normalisasi dengan penjajahIsrael dengan imbalan pengakuan kedaulatannya atas Sahara Barat hanya menambahrasa haus rakyat Maroko pada kebebasan al-Quds dan Palestina.
Palestina adalah amanah dan normalisasi adalah pengkhianatan
Beberapa hari yang lalu pemerintahan Trump mengumumkan terbangunanhubungan diplomatik penuh antara Israel dan Maroko. Langkah ini direspon rakyatMaroko beserta badan politik dan sipilnya dengan pawai sejuta umat dengan meneriakkanslogan “Palestina adalah amanah dan normalisasi adalahpengkhianatan.”
Masuknya rezim Maroko ke gerbang normalisasi setelah Uni EmiratArab Bahrain dan Sudan kembali membuktikan penolakan rakyatnya sebagaimana masyarakatArab dan Islam lainnya untuk menerima Israel sebagai anggota alami di tubuhkawasan Arab.
Menolak dengan suara bulat
Apa yang dibicarakan orang-orang Arab terutama orang-orang Marokodibenarkan oleh jajak pendapat yang telah berlangsung sejak bertahun-tahun yanglalu hingga hari ini yang dilakukan oleh lembaga-lembaga lokal dan asing yangsemua sepakat tentang penolakan rakyat terhadap normalisasi dengan penjajah Israel.
Walid Abdel Hay pakar studi masa depan dan hubungan internasionalmenegaskan bahwa berbagai lembaga penelitian telah melakukan puluhan jajakpendapat publik mengenai normalisasi dengan Israel di negara-negara Arab kecualinegara-negara Tanduk Afrika antara (2010-2020) yang dipimpin oleh 3 lembagaAmerika satu lembaga Inggris satu kementrian yaitu Kementerian Luar NegeriIsrael dan sebuah lembaga Arab yaitu Pusat Penelitian dan Kajian KebijakanArab (Doha).
Hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa semua lembaga ini sepakatmelalui puluhan jajak pendapat selama dekade 2010-2020 (termasuk hasil surveiKementerian Luar Negeri Israel tahun 2018 yang tidak mengungkapkan dalamlaporannya bagaimana jajak pendapat dilakukan) bahwa mayoritas di semua negara Arabtanpa kecuali “secara tegas menentang normalisasi dengan Israel.”
Persentase semua lembaga menunjukkan hasil penolakan kuat terhadapnormalisasi. Yordania: 91% UEA: 73% Tunisia: 80% Aljazair: 86% Mauritania:89% Kuwait: 87% Lebanon: 88% Irak: 79% Arab Saudi: 81% Maroko: 77% Libya(sampai 2012) 82% Mesir: 89% Oman: 85% Qatar: 79% Suriah (sampai 2013): 90%Sudan: 71% dan Yaman (sampai 2015) 94%.
Tidak ada yang berani
Abdel Hay menambahkan “Berdasarkan hal di atas sayamenantang setiap pemimpin Arab untuk melakukan jajak pendapat untuk mengetahui sikaprakyatnya terhadap normalisasi. Dengan syarat bahwa jajak pendapat dilakukan dibawah pengawasan lembaga pemerintah dan rakyat serta organisasi non-pemerintahinternasional untuk mencegah penipuan. Saya yakin tidak akan ada penguasa yangmenerima itu. Saya menantang dan saya akan menjadi yang pertama menyetujuihasilnya apa pun itu. Apakah ada yang berani?”
Terlepas dari penandatanganan perjanjian perdamaian dan terbangunnyahubungan diplomatik penuh yang dimulai pada tahun 1978 dengan perjanjian CampDavid antara Israel dan Mesir dan kemudian perjanjian Wadi Araba denganYordania masyarakat Arab terus menjulurkan leher mereka menuju al-Quds danPalestina menentang keberadaan pendudukan penjajah Israel.
Konsensus rakyat menentang normalisasi
Kepala Otoritas Anti-Normalisasi Maroko Ahmed Wehman menegaskanbahwa rakyat Maroko dengan semua komponen dan jalur intelektual danpolitiknya menentang normalisasi. Dia mengungkapkan hal ini dalam pawai sejutaumat dengan mengangkat slogan “Palestina adalah amanah dan normalisasiadalah pengkhianatan.”
Dia menegaskan bahwa masalah Palestina adalah masalah nasional bagisemua orang Maroko. Dia menyatakan bahwa sebagaimana keteguhan rakyat yang parapejabatnya telah melakukan normalisasi selama beberapa dekade dan mereka terusbertahan begitu juga rakyat Maroko memiliki kekebalan terhadap infiltrasi danpenetrasi Zionis meskipun banyak infiltrasi.
Dia melanjutkan “Maroko telah menghadapi tekanan besar untuk melakukannormalisasi dengan penjajah Israel sejak Donald Trump mengambil alihpemerintahan Amerika. Rencananya adalah mulai memasarkan normalisasi dariMaroko bukan dari Emirat.”
Sikap rakyat
Bukan rakyat Maroko saja yang menentang normalisasi dengan Israelhal serupa juga terjadi di Sudan Bahrain dan Emirat. Serangkaian kegiatan danaksi dilakukan oleh berbagai lembaga tokoh dan masyarakat untuk menolaknormalisasi yang diusung para rezim mereka dan ditolak oleh rakyatnya.
Vokalis Maroko Rachid Ghulam mengatakan bahwa bergabungnya pemerintahnegaranya bersama dengan negara-negara lain melakukan normalisasi denganentitas Zionis telah ditolak oleh masyarakat Maroko dan dianggap pengkhianatantingkat tinggi.
Dia menambahkan masalah penolakan normalisasi oleh masyarakat Arabpada umumnya dan orang rakyat Maroko pada khususnya bukanlah masalah yanganeh. Karena masyarakat telah mengekspresikannya dalam setiap momen. Mereka mengekspresikancintanya untuk Palestina dan Masjid al-Aqsha. Dia menjelaskan bahwa rakyatMaroko mencakralkan kedudukan Palestina dan al-Aqsha sebagaimana merekamensakralkan Makkah dan Madinah.
Berbagai badan dan lembaga di Maroko telah mengeluarkan sikap danpernyataan yang menolak normalisasi antara negara mereka dengan penjajah Israelserta menegaskan sikap tegas mereka mendukung perjuangan Palestina. (was/pip)