Laporan dari Kantor Nasional untuk Pertahanan Tanah dan Perlawanan terhadapPermukiman Israel mengatakan pengadilan Israel tidak mengisolasi pertimbangan-pertimbanganpolitik dalam banyak kasus yang berkaitan dengan kehidupan warga Palestina.
Laporan pekanan tentang permukiman Yahudi yang dikeluarkan hari Sabtu(5/12/2020) ini menambahkan bahwa pengadilan campur tangan di bawah arahantingkat politik dan keamanan untuk melegitimasi penyitaan tanah Palestina danmengalihkannya untuk kepentingan kegiatan permukiman Yahudi.
Laporan itu menjelaskan bahwa kebijakan yang dipraktikkan olehpemerintah penjajah Israel mendorong para pemukim pendatang Yahudi untuk terusmenyerang tanah Palestina dengan mendirikan koloni-koloni permukiman di lebihdari satu tempat di Tepi Barat. Yang terakhir adalah pendirian satu permukiman didesa Burin (selatan Nablus) yang di atas tanahnya dibangun permukiman Bracha yanglainnya di Jabal al-Najmah selatan desa Jaloud di propinsi Nablus di mana parapemukim pendatang Yahudi mendirikan tenda dan menempatkan tangki air di atastanah desa mereka membangun pagar di sekitar area tanah yang luas. Ini menunjukkanbahwa mereka sedang membangun koloni permukiman baru hanya ratusan meter darisekolah desa. Yang keetiga di daerah Al Ras di sebelah barat Salfit. Di tempatini sedang dilakukan upaya untuk merebut sebagian besar tanah untuk mendirikan kolonipemukiman.
Mahkamah Agung Israel memberi kesempatan bagi keinginan kelompokkanan Israel dan para pemukim Yahudi dengan melegitimasi koloni-kolonipermukiman dimulai dengan al-Quds dan sekitarnya. Di mana Mahkamah Agung telahmenyetujui pengumuman tentang &ldquotanah negara&rdquo yang luasnya mencapai 220.000meter persegi di permukiman Yahudi Kochav Yaqoub di tanah kota Kafr Aqab.Para hakim menolak keberatan yang diajukan warga terhadap pengumuman ini. Pengumumanini akan melegalkan koloni-koloni permukiman di “Netiv Havot” dan”Sdeh Bouaz” serta unit-unit permukiman Yahudi di lebih dari duapuluh kompleks permukiman.
Para pemukim Yahudi sangat berkepentingan dengan keputusanpengadilan. Setelah Mahkamah Agung Israel menghapus batasan tokoh ekstremisYahudi “Elite Shaked” menyerukan untuk segera menyelesaikan dua kolonipermukiman ini meskipun ada peringatan dari organisasi hak asasi manusia”Yesh Din” bahwa keputusan pengadilan membuka pintu lebar untukpenyitaan besar-besaran tanah Palestina.
Sebelumnya Menteri Pemukiman Israel Tzachi Hanegbi dalam pidatodi Knesset dua pekan lalu sehubungan dengan kesepakatannya dengan PerdanaMenteri Netanyahu untuk menyelesaikan status 70 koloni permukiman di tanah TepiBarat dia berjanji mengubah koloni-koloni liar tersebut menjadi kompleks-komplekspemukiman sebelum kepergian Presiden AS Donald Trump. Dan ini adalah sebuahlangkah yang disambut baik oleh Dewan Permukiman Yahudi di Tepi Barat. Mereka memintaagar dilaksanakan di lapangan secepatnya dengan membentuk tim untukmenyelesaikan status puluhan koloni permukiman tersebut.
Perlu dicatat bahwa ada 124 koloni pemukiman liar yang dibangun diatas tanah warga di Tepi Barat yang diluncurkan pada tahun 1990-an. Di sisilain terdapat 132 permukiman besar di Tepi Barat yang didirikan denganpersetujuan pemerintah penjajah Israel. (was/pip)
