Lisan para ahli hukum internasional dan hukum humaniterinternasional pada Hari Solidaritas untuk Rakyat Palestina penuh ungkapansoal serangkaian pelanggaran Israel yang terus menerus dilakukan terhadapresolusi PBB serangkaian pelanggaran menginjak-injak hak asasi manusiaPalestina untuk hidup dan menentukan nasib sendiri di tanah yang didudukipenjajah.
Lokomotif resolusi serta momen-momen internasional dan PBB terhadappersoalan dan penderitaan Palestina sudah panjang akan tetapi belum ada yangmencapai pantai keselamatan yang menjamin hak-hak Palestina sejak NakbaPalestina pada tahun 1948.
Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina adalah momen yangdiadopsi dan diorganisir oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kegiatannyaberlangsung di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York dankantornya di Jenewa dan Wina dirayakan pada tanggal 29 November setiap tahunsebagai pengingat Resolusi PBB no 181 tentang pembagian wilayah Palestina padatahun 1947.
Pada 29 November 1947 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsamengeluarkan Resolusi 181 yang merekomendasikan pembagian Palestina menjadi duanegara negara Arab dan negara Yahudi dengan pembentukan sistem internasionaldi al-Quds atau Yerusalem yang dikelola oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melaluiDewan Perwalian.
Pada tanggal 29 November 1977 sidang Umum PerserikatanBangsa-Bangsa menyerukan perayaan Hari Solidaritas Internasional untuk RakyatPalestina guna menegaskan hak-hak yang sah dan tidak dapat dicabut dari rakyatPalestina termasuk di antaranya hak pengungsi Palestina untuk kembali kekampung halaman mereka hak kemerdekaan dan kedaulatan nasional di Palestina.
Mengingatkan penderitaan
Perayaan Hari Solidaritas untuk Rakyat Palestina bukanlah teriakanmembangunkan dari masyarakat internasional yang menyaksikan pagi dan sorehari situasi agresi sistematis terhadap tanah dan rakyat di Palestina yangsecara eksplisit melanggar hukum internasional hukum humaniter internasionaldan Konvensi Jenewa.
Salah Abdel Ati pakar hak asasi manusia Palestina menegaskanbahwa Hari Solidaritas untuk Rakyat Palestina adalah momen untuk mengingatkanakan penderitaan rakyat Palestina yang terus berlanjut melalui pendudukanpermukiman blokade diskriminasi rasial dan intimidasi sehari-hari.
Dia menambahkan “Ini adalah momen yang menegaskan perlunyamenerapkan keputusan legitimasi internasional membentuk gerakan besarsolidaritas untuk hak-hak Palestina mendukung narasi Palestina di antara bangsa-bangsadunia menentang normalisasi dan kesempatan bagi Palestina untuk meninjau apayang telah kita lakukan sebagai orang Palestina untuk persoalan kita ini?”
Hari Solidaritas untuk Rakyat Palestina tahun ini datang di tengah-tengahrealitas politik dan lapangan yang kompleks. Di mana penjajah Israel meningkatkanserbuannya terhadap hak-hak Palestina dengan memperkuat permukiman-permukimanYahudi dan merusak proses kompromi serta terus melanjutkan blokade Gaza dan yahudisasisistematis terhadap kota al-Quds.
Abdul Karim Shabir profesor hukum internasional menyatakan bahwaHari Solidaritas untuk Rakyat Palestina mengingatkan masyarakat internasionaltentang resolusi pembagian Palestina pada tahun 1947. Bahwa penyelenggaraanacara solidaritas di kantor-kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa mengundang kitauntuk mengetahui bahwa pembagian Palestina pada tahun 1947 tersebut adalahimplementasi bagian pertama pendirian negara untuk penjajah Israel danmengabaikan hak Palestina di sisi lain.
Dia melanjutkan “Tidak ada sebuah negara yang dididikan untukrakyat Palestina. Mereka tidak berlaku adil karena perimbangan kekuataninternasional yang telah condong ke arah kepentingan penjajah Israel sejakpendudukan dimulai. Saat ini semua orang yang bebas dan merdeka mengingatbahwa ada sebuah bangsa yang dijajah dan tanah yang diduduki sebagai modelyang unik dan global.”
Israel mengabaikan puluhan resolusi PBB dan resolusi Dewan KeamananPBB yang menyerukan keadilan bagi hak-hak Palestina terutama adalah hak untukkembali para pengungsi ke tanah airnya dan pemberian kompensasi sebagaimanayang termaktubdalam Resolusi PBB 194. Sementara dukungan Amerika dan Baratserta perimbangan kekuatan-kekuatan internasional berperan dalam tidak memintapertanggungjawaban pada penjajah Israel atas kejahatan yang mereka lakukan diPalestina sejak prahara (nakbah) terjadi pada tahun 1948 hingga tahunitu 2020 ini.
Jamal Al-Khudri ketua Komite Rakyat untuk Melawan Blokade Gazamengatakan bahwa penderitaan rakyat dan persoalan Palestina selalu berulangkembali. Dia menyatakan bahwa Hari Solidaritas untuk Rakyat Palestina perlubergerak melampaui tahap kegiatan media dan pernyataan ke sikap yang serius dankonkret.
Dia menambahkan “Permukiman Israel dan Yahudisasi berlanjut sementarapendudukan sedang berlangsung rencana aneksasi jalan terus dan perampasan semuahak Palestina terus berlanjut. Dunia harus mengubah kebijakannya terhadapPalestina dan mendukung haknya untuk mendirikan sebuah negara merdeka denganlangkah-langkah konkret agar solidaritas itu menjadi konkrit dan nyata.”(was/pip)
