“Kompromi Tanah” dan “Rencana Aneksasi”keduanya keluar dari satu kegelapan. Perbedaan nama tidak berarti penjajah Israelenggan untuk melanjutkan rencana yahudisasi dan berhenti dari merampas tanah diTepi Barat.
Surat kabar Israel Hayom beberapa hari yang lalu melaporkanbahwa Pemerintah Sipil Israel telah menaikkan rekomendasi ke tingkat politikuntuk mengadopsi mekanisme kompromi tanah di Tepi Barat daripada melakukanlangkah-langkah yang saat ini ditempuh dengan nama (Survei dan PeninjauanTanah).
Aspek berbahaya dari rencana baru bernama “Kompromi Tanah”ini adalah bahwa rencana tersebut menentukan nasib tanah setelah disita untukkepentingan pemerintah penjajah Israel secara permanen dan sepenuhnya. Tidakdapat lagi digugat atau mengajukan keberatan. Sedangkan metode”survei” yang lama rumit dan berlangsung selama bertahun-tahun dan diselingidengan keberatan ke Mahkamah Agung.
“Kompromi Tanah” secara singkat berarti bahwa tanah”Tabu” menjadi milik penjajah Israel setelah ditentukan masa depandan status hukumnya tanpa mengizinkan warga Palestina untuk mengajukankeberatan atau gugatan di hadapan pengadilan Israel.
Lebih dari 780 ribu acre di area zona C (yang secara administratifdan keamanan di bawah kendali penjajah Israel) di Tepi Barat terancam penyitaan.Ditambah area luas di Palestina yang diduduki penjajah Israel dikenal sejaklama sebagai tanah pangeran atau milik Sultan Ottoman dan mandatori setelahnya.
Ahli waris tidak sah
Wakaf tanah Palestina dari era penaklukan Islam dan mempertahankansebagiannya tetap di bawah nama tanah pangeran dari pemerintahan berturut-turutuntuk mengelola urusan Palestina tidak berarti bahwa penjajah Israel menargettanah yang tidak ada pemiliknya atau tidak memberinya untuk menjadi pewarisyang sah.
Rencana baru penjajah Israel yang tertuang dalam undang-undangmenghalangi hak warga Palestina pemilik tanah yang memiliki berkas-berkasbukti kepemilihan atau telah menetap di tanah tersebut selama puluhan tahununtuk mengajukan keberatan hukum.
Dr. Gamal Amr – ahli dalam urusan permukiman dan masalah al-Quds- menegaskanbahwa undang-undang baru tersebut bertujuan terutama untuk mengatur permukimantanpa pengmuman eksplisit dan tanpa memungkinkan warga Palestina untuk menolak pihakotoritas hukum.
Dia menambahkan “Tanah yang menjadi target oleh permukiman Yahudiadalah tanah pangeran dari zaman pemerintahan Ottoman dan mandatori Inggrisdan dari masa yurisdiksi Yordania atas Tepi Barat. Penjajah Israel menggunakankeamanannya untuk menghabisi nasib para pemilik tanah yang meninggalkan tanahmereka atau meninggal.”
Penjajah Israel berusaha untuk menghindar dari apa yang disebut”rencana aneksasi” yang tidak pernah berhenti selama bertahun-tahundengan mengusulkan rencana baru yang memberinya “hak” tidak sah untukmemiliki 780.000 acre di Tepi Barat di wilayah yang diklasifikasikan menurutPerjanjian Oslo sebagai Area C.
Semua tanah yang tidak digarap atau direklamasi sesuai dengan rencanabaru akan dianggap oleh penjajah Israel sebagai tanah negara yang diperlakukansebagai tanah tanpa pemilik dan dengan demikian akan mengalihkankepemilikannya kepada negara penjajah Israel.
Ratib Jabour koordinator Komite Rakyat untuk Menolak Tembok Rasialdan Permukiman Yahudi di Hebron selatan mengatakan &ldquoPenjajah Israel secara mengada-adamengklaim bahwa sebagian besar tanah ini tidak ada pemiliknya sehingga hakmereka untuk mengajukan keberatan hukum dicabut.&rdquo
Dia melanjutkan “Setiap berkas yang tidak memiliki dasarhukum yang diakui oleh negara penjajah Israel tidak akan ditangani polisipenjajah Israel. Ada tanah yang menjadi target rencana ini sementara para pemiliknyamemiliki berkas-berkas dan dokumen kepemilikan. Saya menyerukan kepada warga Palestinauntuk mengolah tanah mereka dengan pohon zaitun untuk memastikan hak mereka atastanah tersebut dan tidak membiarkannya kosong guna membatalkan rencana penjajahIsrael.”
Epicentrrum target
Penolakan internasional dan Palestina atas rencana aneksasi Israelyang mulai memudar dalam beberapa pekan terakhir bersamaan dengan kesibukandunia menangani pandemi Corona tidak berarti bahwa penjajah Israel mundur darirencana aneksasinya atau menghentikan pembangunan permukiman-permukiman Yahudiuntuk sementara waktu.
Dr. Gamal Amr mengatakan “kompromi tanah” merupakanistilah baru bagi rencana aneksasi. Ini merupakan pukulan telak. Karena”aneksasi” sekarang berlangsung tanpa ada deklarasi dan pengumumanmelainkan dimahkotai dengan payung hukum yang mencatat kepemilikan tanah tersebutsecara langsung milik negara penjajah Israel.
Dia melanjutkan “Epicentrum yang menjadi target dalam permukimandan penyitaan menurut rencana baru ini adalah tanah yang luas di seluruh tanahPalestina yang terdaftar sebagai tanah Amiri (pengeran) atau atas nama SultanOttoman atau berada di bawah mandatori Inggris atau kekuasaan Yordania diantaranya lokasi-lokasi strategis dataran tinggi di sekitar Ramallah Lembah Yordansecara keseluruhan sekitar al-Quds Jenin Tulkarm dan lain-lain.”
Surat kabar Israel Hayom dalam sebuah laporan beberapahari yang lalu menjelaskan bahwa tanah yang sudah lama tidak ditanamidinyatakan sebagai tanah negara penjajah Israel. Itu berarti memberikan hakkepada penjajah Israel untuk menguasai 780.000 acre tanah di area C sebagaitanah negara. Untuk diketahui bahwa ada 106.000 acre benar-benar telahdinyatakan sebagai tanah negara. (was/pip)
