Organisasi Hak Asasi Manusia Arab di Inggris pada hari Sabtu(14/11/2020) kembali meminta Kerajaan Arab Saudi untuk membebaskan wargaPalestina dan Yordania yang telah berada di penjara Arab Saudi selama lebihdari 20 bulan atas tuduhan mendukung perjuangan Palestina. Seruan inidisampaikan bertepatan dengan dimulainya kembali sesi persidangan oleh otoritasSaudi terhadap mereka yang dianggap mendukung perjuangan Palestina.
Dalam sebuah pernyataan Organisasi tersebut menyatakanbahwapasukan keamanan Saudi melancarkan operasi penangkapan mulai Februari 2019terhadap sekitar 68 warga Palestina dan Yordania yang tinggal di kerajaan tersebutatas jaminan dari orang-orang Arab Saudi.
Pihak keamanan Arab Saudi menahan mereka di berbagai penjaratermasuk penjara al-Hair Asir Abha dan Dhahban – beberapa dari mereka disel isolasi – tanpa ada penuntutan atau persidangan di pengadilan. Selain itumereka dilarang mendapatkan hak untuk dikunjungi keluarga atau berkomunikasidengan keluarganya.
Setelah lebih dari setahun penangkapan mereka Jaksa Penuntut UmumSaudi di Riyadh mendakwa banyak dari mereka dengan tuduhan yang tidak jelasterutama dituduh “bergabung dengan entitas teroris” mendukung danmembiayainya.
Sebagian besar tahanan telah menjadi sasaran penghilangan paksaselama berbulan-bulan pelecehan penyiksaan dan perlakuan kejam serta tidakmanusiawi lainnya. Dalam sesi persidangan sebelumnya persidangan berlangsungtanpa ada pengacara untuk membela mereka. Otoritas Saudi mencegah pengacaraSaudi untuk menghadiri sesi persidangan.
Sejak awal bulan ini para tahanan telah dipindahkan secaraberkelompok dari Jeddah ke Riyadh untuk mengikuti persidangan di PengadilanKriminal Khusus tanpa mempertimbangkan merebaknya virus Corona dan bahayanya terhadapnyawa dan kesehatan para tahanan terutama karena mereka yang sakit dan lanjutusia.
Persidangan tersebut adalah sesi ketiga dimulai pada tanggal 4November dan dijadwalkan akan berlanjut hingga tanggal 23 bulan November ini.
Organisasi Hak Asasi Manusia Arab di Inggris ini menegaskan bahwapersidangan yang sedang berlangsung terhadap tahanan Yordania dan Palestina tersebutbersifat politis dan tidak memiliki dasar hukum meskipun otoritas investigasimencoba mendandani mereka sebagai pakaian kriminal untuk mendistorsi paratahanan dan membenarkan pelanggaran yang mereka alami.
Dinyatakan bahwa semua tahanan secara resmi tinggal di Arab Saudidengan izin tinggal yang sah dan tidak ada dari mereka yang tercatat melakukankesalahan apapun atau pelanggaran hukum Saudi.
Pihak berwenang Saudi bersikeras menolak untuk menerima mediasiatau permintaan pembebasan para tahanan meskipun tidak ada hambatan hukum dankemungkinan mencabut izin tinggal mereka dan mendeportasi mereka ke negara asalnya.(was/pip)
