Otoritas Israel memberikan tenggat waktu bagi lima keluargaPalestina dari keluarga Sabbagh hingga tanggal 24 Nopember ini untukmengevakuasi keluarga mereka mengosongkan rumahnya yang berada di lingkunganSheikh Jarrah sebelah timur Al-Quds untuk kepentingan kepentingan para pemukimYahudi.
Koalisi Nasional untuk Membela Hak Palestina di Al-Quds mengatakanPengadilan Israel memutuskan memberikan batas waktu bagi keluarga Sabbagh untukmengevakuasi keluarganya yang  terdiridari lima keluarga dengan 32 anggota keluarga termasuk 5 anak yang dibekukanpada Desember 2019.
Dia menunjukkan pengadilan telah memberi keluarga bataswaktu sampai tanggal dua puluh empat bulan ini untuk mengosongkan rumahnya danmembayar denda 7.000 syikal kepada pengacara pihak lain.
Koalisi tersebut menyatakan pengadilan Israel menolakpermintaan pembatalan atas keputusan sebelumnya yang memutuskan untukmengosongkan properti tersebut.
Patut dicatat bahwa keluarga Palestina ini telah mendirikanrumahnya pada tahun 1956 di bawah perjanjian sewa yang disepakati pada saat itudengan pemerintah Yordania dan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk PengungsiPalestina (UNRWA).
Pada saat itu 28 keluarga membangun rumah untuk dirimereka sendiri di atas tanah 18 dunum namun seiring waktu bertahun-tahun adasekitar 80 keluarga yang terdiri dari 400 orang tinggal mendiami areal ini.
Tiga tahun lalu otoritas Israel mengevakuasi tigakeluarga Palestina dari rumah mereka keluarga Al-Kurd Al-Ghawi dan Hanoun. Saatini mereka berniat mengevakuasi keluarga Al-Sabbagh dan baru-baru inimemutuskan untuk mengevakuasi 7 keluarga lainnya pada tahun ini dan tahundepan.
Keluarga yang tinggal di daerah tersebut adalah keluargayang mengungsi selama Nakba dari Jaffa Haifa Baqaa dan daerah lainnya dankini terancam dideportasi paksa lagi.
Keluarga Palestina di lingkungan itu memulai konflikdengan asosiasi pemukiman Israel pada tahun 1972 setelah asosiasi ini mengklaimkepemilikan tanah tersebut yang dibangun.
Keluarga ini berjuang keras di pengadilan Israel yangmenolak dokumen identifikasi yang diserahkan oleh penduduk untuk menyangkalklaim asosiasi pemukiman tentang kepemilikan tanah mereka.
Keluarga tersebut mengatakan: Pengadilan Israelmendasarkan keputusan bias mereka untuk kepentingan pemukim Israel pada dokumenyang salah.
Pada tahun 2012 pengacara di lingkungan Sheikh Jarrahpergi ke Pengadilan Pusat untuk melawan klaim asosiasi penyelesaian ataskepemilikan tanah lingkungan Sheikh Jarrah dengan memberikan bukti bahwaproses pendaftaran yang dilakukan oleh asosiasi pemukiman pada tahun 1972adalah ilegal dan tidak benar. Dengan demikian ia menyangkal kepemilikanasosiasi tersebut di lingkungan Sheikh Jarrah. Tapi pengadilan Israel selalu memutuskan untukkepentingan para pemukim Israel. (asy/pip)
