Dengan setengah optimis warga Palestina mencermati kemenangankandidat Partai Demokrat Joe Biden sebagai “tuan Gedung Putih”. Karenameyakinan akan keberpihakan penuh Amerika Serikat kepada penjajah Israel selamabertahun-tahun konflik dengan penjajah Israel.
Adapun jatuhnya Donald Trump jelas menjadi kebahagiaan Palestinayang luar biasa. Karena dukungan mutlaknya terhadap rencana-rencana penjajahIsrael. Akan tetapi semua mata sedang tertuju pada perilaku pemerintahanAmerika yang baru ini terhadap persoalan Palestina.
Kelangsungan isu persoalan Palestina sebagai persoalan palingpenting di Timur Tengah berada dalam bayang-bayang pemerintahan baru AS dalam menanganikonflik Palestina dengan penjajah Israel yang dikendalikan oleh dua sayapkelompok kanan dan dan ekstrim kanan selama bertahun-tahun dan pelajaran yangdidapat dari 4 tahun pemerintahan Trump.
Diperkirakan pemerintahan Demokrat di Amerika akan kembali mendukunglembaga-lembaga seperti dinas keamanan Palestina dan UNRWA (Badan Bantuan danPemberdayaan PBB untuk Pengungsi Palestina) serta mengambil sikap yang lebihringan terkait Otoritas Palestina dan mendukung dimulainya kembali perundingan.Akan tetapi janji-janji dari Demokrat masih dalam uji praktis yang telahberulang kali terbuksi mendukung penjajah Israel.
Kembalinya Demokrat
Kubu Demokrat di pemerintahan Biden menjanjikan langkah-langkahyang lebih baik terhadap isu persoalan Palestina. Akan tetapi keberadaan permukiman-permukimanYahudi di Palestina yang telah menghancurkan masa depan “solusi duanegara” dan mengaborsi hak-hak Palestina dalam negosiasi membukapertanyaan tentang keseriusan janji mereka terhadap realita yang dipaksakan dilapangan oleh penjajah Israel.
Memindahkan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke al-Quds atau Yerusalemadalah keputusan yang diambil pada tahun 1995 selama pemerintahan Clinton dandilaksanakan oleh pemerintahan Trump pada tahun 2018 setelah mengalami penundaanberulang-ulang.
Di antara keputusan dan langkah terpenting yang diambil oleh Trumpterhadap isu persoalan Palestina adalah memindahkan kedutaan besar AS dari TelAviv ke al-Quds memutus bantuan keuangan kepada Otoritas Palestina dan UNRWAserta menutup kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington.
Trump juga menganggap permukiman-permukiman Israel yang dibangun ditanah Palestina sebagai masalah yang sah dia mengakui kedaulatan penjajah Israelatas Golan. Semua hal di atas tidak dilakukan presiden Amerika sebelumnya untukmelayani penjajah Israel.
Alaa Abu Amer guru besar hubungan internasional dan seorangdiplomat Palestina menegaskan bahwa Otoritas Palestina telah menunggu lamakembalinya kubu Demokrat untuk memimpin pemerintahan AS setelah 4 tahun di merasakanpemerintahan Trump yang mengabaikan hak-hak Palestina.
Abu Amer menambahkan &ldquoJohn Kerry menteri luar negeri padapemerintahan Obama menyarankan Presiden Abbas untuk bersabar denganpemerintahan Trump dan tidak berbenturan dengannya. Dia menjanjikan kembalinyapemerintahan Demokrat di Gedung Putih.”
Sikap pemerintahan Obama pada akhir masa jabatannya ketika Bidenmenjadi wakil presiden adalah konsisi yang relatif lebih baik daripada totalempat tahun masa pemerintahan Trump. Kala itu pemerintah Amerika menuduh Netanyahumenghalangi negosiasi. Sementara Kerry menuntut pengesahan solusi dua negaradalam konflik Palestina-Israel.
Abu Amer melanjutkan “Di akhir masa Obama dikeluarkan resolusidari DK PBB yang mengutuk permukiman-permukiman Israel yang dibangun di tanahPalestina serta mendukung solusi dua negara di atas wilayah perbatasan tahun1967. Resolusi ini telah tersimpan selama 30 tahun di laci PerserikatanBangsa-Bangsa. Selain itu juga diadopsinya inisiatif Arab tahun 2002.”
Pandangan pesimis
Sementara itu penulis dan analis politik Mahmoud Al-Ajrami menunjukanpesimismenya terhadap masa depan sikap Amerika dalam pemerintahan Bidenterhadap kancah Palestina. Dia memperingatkan agar tidak kembali ke labirinnegosiasi atas dasar solusi dua negara yang belum menjadi mungkin secara praktis.
Dia menambahkan “Kubu Demokrat tidak lebih baik dari kubu Republikkeduanya mendukung penjajah Israel. Pemerintahan Obama sebelumnya tidakmelakukan apa-apa untuk Palestina. Bahkan mendukung penjajah Israel dengan 38miliar dolar dan pesawat F-35. Hal ini tidak pernah diberikan oleh Amerikakepada siapa pun kecuali Israel. Dan keputusan untuk memindahkan kedutaan besardikeluarkan pada tahun 1995 pada masa pemerintahan Clinton. “
Bias historis
Sikap Amerika secara historis mendukung penjajah Israel. Merupakan negarakedua setelah Uni Soviet yang mengakui berdirinya negara penjajah Israel ditanah Palestina yang mereka duduki. Sementara sikap Demokrat dan Republik hampiridentik terhadap konflik Israel-Palestina selama 72 tahun.
Terlepas dari optimisme Abu Amer kepada kubu Demokrat untuk kembalimemerintah di Gedung Putih dia percaya bahwa perilaku politik Partai Republikdan Demokrat dalam menyelesaikan konflik Arab-Israel adalah sama dengankelangsungan hidup kontinuitas dan supremasi Israel. Keduanya memandangnyasebagai harta strategis dan religius terkait dengan keselamatan Kristen.
Wakil Presiden AS terpilih Camilla Harris dalam pernyataan persbeberapa hari yang lalu mengatakan pemerintahan Biden akan mengubah banyakkebijakan Presiden AS Trump terhadap Palestina. &ldquoPemerintah Biden akanmengambil langkah segera untuk memulihkan bantuan ekonomi dan kemanusiaankepada rakyat Palestina dan mengatasi krisis di Gaza” terangnya.
Harris berjanji untuk membuka kembali konsulat AS di al-Quds Timurmembuka kembali misi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington danmendukung “solusi dua negara”.
Dia menambahkan “Kami berkomitmen pada solusi dua negara dankami akan menentang setiap langkah sepihak yang merusak tujuan ini. Kami jugaakan menentang aneksasi dan perluasan permukiman Israel.” (was/pip)
