Sebanyak 41 organisasi di Kuwait meminta anggota parlemendi negaranya mengesahkan undang-undang yang mengkriminalkan orang yangmelakukan normalisasi dengan Israel Senin (21/9).
Sejumlah organisasi tersebut dalam pernyataan bersamanyamengatakan “Kami yang tergabung dalam suara kami untuk rakyat Kuwait yangindependent menyerukan kepada Majelis Nasional dan pemerintah untuk segeramengesahkan undang-undang yang akan mengkriminalkan pihak yang melakukannormalisasi dengan Israel.
Mereka menegaskan penolakannya terhadap semua bentuknormalisasi dengan Israel atau penandatanganan perjanjian damai apa pun bentuknyadengan Israel apa pun alasannya. Mereka menambahkan “Kami menolak semuaupaya yang berupaya menyeret Kuwait ke dalam kubangan ini sejalan denganposisi resmi dan kerakyatan Kuwait.
Pernyataan itu selarang dengan Dekrit Pangeran yangdikeluarkan pada 6 Juni 1967 dan berlanjut hingga hari ini. Dimanaundang-undang tersebut menetapkan “Negara Kuwait sedang dalam perangdefensif dengan gerilyawan Zionis di Palestina jajahan.
Pada hari Jumat kemarin Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengharapkan Kuwait segeramenormalisasikan hubungannya dengan Israel.
Pernyataan Trump ini muncul setelah UEA dan Bahrainmenandatangani surat perjanjian normaliasi pada 15 September lalu dengan Israeldi Gedung Putih di bawah naungan Amerika.(asy/pip).
