Liga Arabmenyambut baik hasil pertemuan sekjen faksi-faksi Palestina yang digelar Kamislalu di Ramallah dan Beirut sekaligus mengutuk pembukaan kedutaan besar Kosovodan Serbia di kota Al-Quds terjajah.
Pertemuanitu merupakan langkah positif untuk menyatukan barisan Palestina dan menyepakatiprioritas aksi politik Palestina pada tahap berikutnya di bawah payungOrganisasi Pembebasan Palestina melalui perwakilan satu satunya yang sah bagi rakyatPalestina” kata Sekretaris Jenderal Liga Negara-negara Arab Ahmed AboulGheit dalam sebuah pernyataan persnya Sabtu (5/9).
Dia menambahkan”Mengakhiri perpecahan adalah langkah yang menentukan dan menentukanberkenaan dengan nasib perjuangan Palestina yang telah sangat menderitakarenanya.”
Diamenyatakan dukungannya untuk penolakan rencana “aneksasi” dan”kesepakatan abad ini” atau solusi yang diusulkan yang tidak sesuaidengan prinsip legitimasi internasional hukum internasional dan formulasolusi dua negara yang mendapatkan konsensus internasional dan dukungan dariPerserikatan Bangsa-Bangsa.
Diamenunjukkan bahwa “kesepakatan faksi-faksi untuk merujuk pada perlawananrakyat Palestina terhadap pendudukan Israel adalah perkembangan luar biasa yangpantas untuk dipertimbangkan.”
Pertemuansekretaris jenderal faksi-faksi Palestina digelar Kamis malam di Ramallah danibu kota Lebanon Beirut secara serentak membahas tantangan isu Palestina.
Dalampertemuan tersebut para pemimpin faksi Palestina sepakat tentang kebutuhanuntuk mencapai persatuan nasional dan menata ulang internal rumah untukmengatasi tantangan dan konspirasi yang dihadapi masalah tersebut.
Parapemimpin dengan suara bulat setuju bahwa masalah Palestina sedang melalui tahapsejarah yang “berbahaya” sehubungan dengan “kesepakatan abadini” Amerika rencana aneksasi Israel untuk sebagian Tepi Barat yangdiduduki dan normalisasi Arab dengan “Israel”.
Dalamperkembangan terkait Sekretaris Jenderal Liga Negara-negara Arab menyatakankekesalan dan kecaman yang mendalam atas pengumuman Kosovo dan Serbia bahwakedutaan mereka akan dibuka di kota Yerusalem yang diduduki.
Aboul Gheitmengklarifikasi bahwa prosedur ini “tidak valid dan melanggar”resolusi legitimasi internasional hukum internasional dan resolusi Dewan Keamananyang melarang negara memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem sebagaimana yangtelah diduduki sejak tahun 1967 terutama Resolusi 478 tahun 1980 yangmelarang negara-negara untuk mendirikan misi diplomatik di Yerusalem danmenolak setiap Prosedur yang akan mengubah status hukum kota.
Aboul Gheitmenegaskan kembali posisi tegas Liga Arab yang menganggap bahwa Yerusalemadalah salah satu topik negosiasi yang ingin dicapai masyarakat internasionalantara pihak Palestina dan Israel dan “yang terakhir ini keraskepala”.
Washingtonmemindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem yang diduduki pada 14 Mei2018 setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani pada 6 Desember 2017sebuah dokumen yang menyatakan kota yang diduduki sebagai ibu kota Israelsebagai kekuatan pendudukan.
