Laporan Media Penyiaran Israel “Kan-11″menyebutkan pemerintah Amerika bekerja keras untuk membuat hambatan bagipemerintah Israel agar tidak jadi melaksanakan rencana aneksasi di Tepi Barat padapase berikutnya.
Saluran resmi Israel menggambarkan apa yang dianggapsebagai “syarat baru Amerika ” yang diajukan pemerintahan Presiden ASDonald Trump kepada pemerintah Israel sebagai imbalan atas lampu hijau yangdiberikanya untuk menerapkan skema aneksasi.
Menurut saluran itu beberapa hari terakhir setelah serangkaianpertemuan baru antara pejabat Amerika dan Israel untuk membahas masalah aneksasi.Menurut saluran berita Israel ini Gedung Putih mensyaratkan “stabilitaspolitik” di Israel untuk mendukung aneksasi.Saluran itu mencatat pemerintahan Trump menyerukanstabilitas politik yang mencakup pelaksanaan aneksasi tanpa perpecahan bukansebagai bagian dari janji pemilihan yang dibuat para pemimpin partai kepadakonstituen mereka selain konsensus dalam pemerintah Israel (antara Likud dan”Kahul Lavan”) tentang masalah ini.
Koresponden politik saluran itu Gili Cohen menyebutkan pemerintahAS meminta Israel agar menyediakan ribuan unit perumahan bagi Palestina atas imbalananeksasi seperti dikutif sumber-sumber di pemerintah Israel tanpamengungkapkan rincian lebih lanjut.
Cohen mengutip para pejabat Likud yang menyebutkan PerdanaMenteri Israel Benjamin Netanyahu tetap bersikeras untuk bergerak melaksankan aneksasidan mendorongnya selama periode pemerintahan saat ini.”
Patut dicata sistem politik Israel adalah sistemparlementer demokratis yang bergantung pada “partai-partai kecil”yang menjadikannya sebagai sistem yang tidak stabil dan karenanya persyaratanAmerika adalah persyaratan yang melemahkan.
Pemerintah AS sejauh ini menolak memberi lampu hijaukepada Netanyahu untuk memulai langkahnya menerapkan aneksasi terkait adanyapertentangan antara penasihat Trump Jared Kushner yang menginginkan penerapan Dealof Century dalam perjanjian dengannegara-negara Arab dan duta besar Amerika untuk Israel dengan David Friedmanyang mendukung aneksasi cepat dan secara sepihak.
Israel telah mengalami krisis politik yang belum pernahterjadi sebelumnya sejak November 2018 yang berlangsung selama lebih dari 500hari diamana terjadi 3 putaran pemilihan umum dan berakhir dengan pembentukanpemerintah persatuan yang menyatukan kedua partai yang bersaing untukmendapatkan kekuasaan Kabul Lavan dan Likud setelah pemilihan umum Maretlalu.
Pemerintah Israel diprediksi akan menyetujui sistemkerjanya. Akibat komposisinya sebagai pemerintahan tunggal peraturan tersebutmencakup ketentuan khusus yang tidak muncul di masa lalu terutama di antaranyaadalah karena ketentuan yang memberikan kewenangan yang sama kepada kepalapemerintahan alternatif dan kepala partai “Kabul Lavan” Benny Gantzyang memungkinkan dia mencegah masalah yang diangkat dalam agenda pemerintah.
Surat kabar Israel Hume mengatakan sudah jelas dariperaturan baru bahwa masalah kewenangan yang setara antara Gantz dan Netanyahutidak mengecualikan rencana aneksasi di Tepi Barat yang diduduki. Ini berarti Netanyahutidak dapat menempatkan rencana aneksasi untuk memilihnya di pemerintah tanpapersetujuan Gantz yang menentang implementasi aneksasi secara sepihak.Netanyahu tunduk pada tekanan dari badan-badaninternasional termasuk Perancis yang diwakili Presidennya Emmanuel Macronyang meminta Netanyahu melalui telepon pada akhir pekan lalu untukmembatalkan rencana mencaplok tanah Palestina di Tepi Barat yang dijajah. Iamemperingatkan bahwa aneksasi itu akan merusak perdamaian. Macron mengingatkanNetanyahu tentang komitmen Prancis untuk perdamaian di Timur Tengah danmemintanya untuk tidak mengambil tindakan apa pun untuk mencaplok tanahPalestina. Menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Istana Elysee.
Pernyataan itu menyatakan Macron telah menekan Netanyahu bahwa tindakan semacamitu akan melanggar hukum internasional dan akan merusak kemungkinan mencapaisolusi dua negara yang akan membawa perdamaian abadi antara Israel danPalestina.”
Demikian juga Perdana Menteri Inggris Boris Johnsonmengkritik rencana aneksasi dan memperingatkan pelaksanaanya dalam sebuahartikel yang diterbitkan surat kabar Yedioth Ahronoth awal bulan ini.
Johnson menyatakan Inggris akan menentang Israel diforum-forum internasional. Inggris sebagai bagian dari minoritas kecil di PBBakan selalu membela Israel dari kritik yang tidak adil dan tidak proporsional. Akantetapi pencaplokan itu akan melanggar hukum internasional. Itu juga merupakanhadiah bagi mereka yang ingin mengkonsolidasikan cerita-cerita lama tentang Israel.Saya berharap jauh ke dalam bahwa aneksasi tidak akan berlaku. Dan jika ituterjadi Inggris tidak akan mengakui perubahan perbatasan 1967 kecuali untukyang disepakati antara kedua belah pihak.
Johnson menyimpulkan dalam artikelnya “satu-satunyajalan untuk perdamaian kedua belah pihak adalah dengan kembali ke mejaperundingan. Ini harus menjadi tujuannya. Aneksasi hanya akan membawa kitamenjauh darinya ungkapnya. (asy/pip)”
