Lembaga-lembaga sipil yang beroperasi di wilayah-wilayah pendudukanIsrael kembali menjadi sasaran tekanan dari para pemodal Eropa melalui persyaratan-persyatatanpendanaan baru untuk lembaga-lembaga tersebut. Terutama adalah penolakan untukmendanai setiap lembaga yang memiliki hubungan dengan organisasi-organisasiyang oleh Uni Eropa dianggap sebagai “teroris”.
Persyaratan baru Eropa untuk mendanai lembaga-lembaga Palestina initelah memicu kemarahan dan kecaman. Sebanyak 134 lembaga dan organisasi Palestinadi Tepi Barat Gaza dan al-Quds mengumumkan penolakan mereka untukmenandatangani surat persyaratan Eropa tersebut.
Penolakan luas
Organisasi-organisasi non-pemerintah di kota al-Quds kembalimenegaskan penolakannya terhadap persyaratan yang ingin diberlakukan oleh UniEropa pada lembaga-lembaga tersebut sebagai imbalan atas penerimaan dana dariUni Eropa.
Dalam pernyataannya lembaga-lembaga itu mengatakan “Denganserangan yang terus-menerus terhadap lembaga-lembaga Palestina di al-Quds mendekatipelaksanaan deal of century (Kesepakatan Abad Ini) dan rencanapencaplokan serta permintaan untuk menutup rekening bank keluarga para syuhadadan tawanan Uni Eropa memberlakukan kontrak pada kami yang berisi persyaratanuntuk mematuhi daftar teroris menurut Uni Eropa.”
Lembaga-lembaga tersebut menambahkan “Daftar ini yang mengklasifikasikandan mengkriminalisasi partai-partai politik Palestina sebagai teroris meskipunsudah diberikan klarifikasi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa dan penjelasannya ataspoin-poin tersebut. Akan tetapi para donatur menegaskan dalam pesan terakhirnyapada tanggal 30 Maret lalu bahwa syarat-syarat ini harus dilaksanakan dan merupakanbagian dari kontrak apa pun yang ditandatangani.”
Lembaga-lembaga Palestina ini “melihat bahwa poin-poinpersyaratan ini sebagai desakan pada kebijakan yang melucuti lembaga-lembagapekerjaan sipil dari identitas nasionalnya serta memisahkan mereka dari rakyatnyayang berjuang (melawan penjajah).”
Tidak diketahui berapa besar dana Eropa yang diberikan kepada lembaga-lembagaPalestina karena dari tahun ke tahun berbeda-beda. Akan tetapi rata-rata mencapai30 juta euro per tahun. Demikian menurut perkiraan tidak resmi.
Menurut para pakar dan ahli dalam masalah ini lembaga-lembagaPalestina dapat merealisasikan capaian-capaian besar dalam masalah ini danmembangun kelompok hak asasi manusia internasional yang memberikan solidaritas kepadahak-hak Palestina dan kemudian mulai memperluas hingga mencakup kampanyeboikot mengingat pada hasil yang dicapai.
Persyaratan politik yang keras
Pada gilirannya peneliti dan aktivis masyarakat sipil Mohsen AbuRamadhan mengatakan persyaratan yang diberlakukan oleh Uni Eropa terhadaplembaga-lembaga sipil Palestina atau lembaga masyarakat sipil adalah persyaratanpolitik yang keras yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Palestinaterutama Pasal 32.
Dalam sebuah wawancara khusus kepada Pusat Informasi PalestinaAbu Ramadhan mengatakan bahwa persyaratan Uni Eropa ini memasukkan beberapafaksi perlawanan Palestina dalam “daftar teroris”. Dan ketikamenandatangani perjanjian kontrak dengan organisasi mana pun yang menerima danaEropa maka lembaga-lembaga tersebut harus menyetujui persyaratan ini.
Di antara faksi-faksi yang dimasukkan ke dalam Daftar PencegahanEropa pada tahun 2001 adalah gerakan Hamas dan sayap militernya BrigadeAl-Qassam Brigade Syuhada Al-Aqsha Jihad Islam Front Rakyat untuk PembebasanPalestina (PFLP) dan PFLP-Komando Umum. Demikian menurut Abu Ramadhan.
Dia menyatakan pentingnya menolak persyaratan ini. Karenaperjuangan rakyat Palestina adalah sah dan perjuangan melawan penjajah tidakdapat dimasukkan ke dalam lingkaran “teroris”. Maka harus ditolakuntuk menerima dana yang mengkriminalkan perjuangan rakyat Palestina.
Tolak pendanaan bersyarat
Abu Ramadan menyatakan bahwa LSM dan organisasi hak asasi manusiadi Palestina dapat mencapai kompromi atau solusi tengah dengan Uni Eropa denganmenandatangani dokumen eksternal bahwa perjuangan Palestina adalah perjuanganyang sah tetapi itu tidak mengubah esensi dari kontrak itu sendiri.
Dia menjelaskan bahwa rakyat Palestina saat ini sedang mengalamimasa-masa sensitif terutama dalam konteks berbicara tentang pencaplokan TepiBarat dan Lembah Yordan dan sikap Uni Eropa mulai naik secara positif untukmenekan penjajah Israel agar menghentikan “proses aneksasi” tersebut.
Dia menyatakan bahwa sikap Uni Eropa saat ini mengenai keputusananeksasi Israel membutuhkan penyelesaian yang disempurnakan melalui dialogdengan Eropa untuk membatalkan persyaratan tersebut daripada mencela sikapnyasambil menekankan penolakan pendanaan bersyarat dengan menciptakan salurandialog untuk membujuk mereka agar mengoreksi persyaratan ini dan memanfaatkansikap mereka untuk menekan penjajah Israel terkait dengan keputusan aneksasiTepi Barat dan Lembah Yordan.
Dia mengingatkan bahwa negara penjajah Isrel telah menekan UniEropa melalui lobi-lobi Zionis di Eropa dan melalui Kementerian UrusanStrategis dan meyakinkan mereka dengan persyaratan ini.
Dia menjelaskan bahwa waktu penetapan persyaratan saat ini datangdalam kerangka kampanye yang digalang oleh Kementerian Luar Negeri Israel dan KementerianUrusan Strategis untuk mencoba mengekang perjuangan rakyat Palestina danmengkriminalisasi perjuangan mereka di arena Eropa terutama denganmeningkatnya sikap positif Eropa mulai dari para anggota parlemen gerakan-gerakansosial serikat pekerja dan akademisi yang telah menjadi pendukung gerakanboikot pada penjajah dan pemberlakuan sanksi padanya.
Dia meminta kedutaan besar Palestina di Eropa agar melakukantekanan untuk membatalkan persyaratan ini. Dia menyatakan bahwa sudah tibasaatnya bagi orang Palestina untuk membujuk Eropa agar mengubah persyaratan ini.
Ada tangan Israel yang hadir
Sementara itu koordinator jaringan organisasi sipil di Jalur GazaTayseer Mohsen menekankan bahwa persyaratan Eropa ini tidak lahir tiba-tiba. Akantetapi sudah ada upaya terus-menerus selama bertahun-tahun di ruanginternasional mengenai lembaga-lembaga masyarakat sipil yang bekerja diPalestina.
Dalam sebuah pernyataan khusus kepada Pusat Informasi PalestinaMohsen mengatakan bahwa langkah Eropa ini tidak menyangkal bahwa ia adalahputra komunitas internasional. Akan tetapi ada tangan Israel yang hadir dalam menggerakkanmasalah ini di tingkat internasional.
Dia menjelaskan bahwa penjajah israel ingin mengendalikan setiapsen yang masuk ke tanah Palestina yang diduduki penjajah Israel untuk lembaga-lembagayang beroperasi di Palestina. Dia mengingatkan bahwa penjajah Israel berhasilmenghasilkan sikap yang diterjemahkan oleh dokumen ini yang dikeluarkan untukberurusan dengan proses pendanaan lembaga asing yang beroperasi di tanah Palestinayang diduduki penjajah Israel.
Dia menyatakan bahwa ada pihak-pihak yang mengirim laporan yangmendistorsi pekerjaan lembaga-lembaga Palestina yang didanai oleh Uni Eropadan bersusaha mengirim indikator-indikator bahwa sebagian dari pendanaan inidiberikan kepada lembaga-lembaga ini disalurkan ke pihak-pihak yang tidak bersihdi mata orang Eropa dan ke pihak-pihak yang mengadopsi metode perlawanan.
Mohsen menjelaskan bahwa lembaga-lembaga masyarakat sipil telah mengeluarkansikap terhadap tren internasional ini. Karena bertentangan dengan kenyataankerja lembaga-lembaga ini dan jalur pendanaan diberikan kepada lembaga-lembagayang beroperasi di wilayah-wilayah Palestina. Sikap bertentangan dengan fakta hubunganantara lembaga-lembaga lokal dan internasional yang didasarkan padatransparansi dan kejelasan dan tidak bertentangan dengan hukum internasionaldan kemanusiaan. (was/pip)
