Organisasi Kerjasama Islam (OKI) hari Selasa (7/7/2020)menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memaksa otoritas pendudukan Israel agarmenghentikan rencananya untuk mencaplok (pencurian dan penjarahan) tanahPalestina. Di saat yang sama OKI menyerukan agar diadakan pertemuan darurat untuk”menyelamatkan peluang perdamaian” di bawah sponsor internasional.
Hal tersebut disampaikan dalam surat yang dikirim oleh SekretarisJenderal OKI Youssef Al-Othaimeen kepada para menteri luar negeri darinegara-negara Dewan Keamanan PBB dan anggota Kuartet (PerserikatanBangsa-Bangsa Uni Eropa Rusia dan Amerika Serikat).
OKI meminta Dewan Keamanan PBB untuk “mengambil langkah-langkahyang diperlukan guna mencegah rencana aneksasi Israel dan guna memaksa Israel agarmenghentikan semua praktik-praktik ilegalnya.”
OKI menyampaikan kepada Dewan Keamanan PBB dan KuartetInternasional tentang sikap OKI yang menolak ancaman pemerintah pendudukanIsrael untuk mencaplok bagian-bagian dari tanah Palestina yang diduduki padatahun 1967.
OKI juga menyerukan untuk “mengadakan pertemuan mendesak guna menyelamatkanpeluang perdamaian dan untuk terus bekerja guna meluncurkan proses politikdengan sponsor internasional dan multilateral yang bertujuan untuk mencapaisolusi dua negara dan mewujudkan kedaulatan negara Palestina dan ibukotanya di al-Qudstimur.”
Rencananya pemerintah pendudukan Israel pada Rabu lalu (1 Juli) mengumumkanawal dimulainya rencana aneksasi wilayah Tepi Barat. Hal ini didasarkan pengumumanyang disampaikan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Namun akhirnya Netanyahu tidak dan belum mengeluarkan keputusan rencanapencaplokan tersebut. Selain ada “perbedaan” dalam pemerintahannya jugaada perbedaan antara pemerintah penjajah Israel lain dengan pemerintah ASmengenai waktu dan detail dari proses “aneksasi” tersebut. Demikian menurutsumber-sumber media Israel.
Keputusan pencaplokan (pencurian dan penjarahan tanah Palestina) inimencakup lebih dari 130 kompleks permukiman di Tepi Barat dan Lembah Yordanyang membentang antara Laut Galilea dan Laut Mati. Yang luasnya lebih dari 30persen dari luas total wilayah Tepi Barat.
Penolakan resmi dan rakyat Palestina atas rencana aneksasi Israel tersebutmeluas dan meningkat bersamaan dengan peringatan internasional bahwa rencanatersebut akan menghilangkan kemungkinan penyelesaian konflik sesuai denganprinsip dua negara.
Patut dicatat bahwa pada 28 Januari lalu Presiden AS Donald Trumpmengumumkan deal of century (kesepakatan abad ini). Rencana ini mencakuppembentukan negara Palestina dalam bentuk kepulauan yang dihubungkan denganjembatan dan terowongan dan menjadikan kota al-Quds sebagai ibukota yang tidakterbagi untuk Israel dan Lembah Yordan berada di bawah kendali Tel Aviv.(was/pip)
