Ketua Majelis Nasional Kuwait Marzouq Al-Ghanem menyebut keputusan penjajahIsrael untuk mencaplok tanah Palestina sebagai keputusan “arogan”. Diamenyerukan untuk menghadapi arogansi inidengan sikap konkrit Arab dan internasional.
Hal tersebut disampaikan Al-Ghanem dalam pernyataan pers usaiberkomunikasi dengan sejawatnya dari Yordania yang menjadi Presiden UniParlemen Arab Atef Tarawinah sebagaimana dilaporkan oleh Jordan News Agencyhari Sabtu (6/7/2020).
Al-Ghanem menyatakan menolak penuh terhadap langkah-langkah sepihakIsrael tersebut. Dia menyatakan kesediaan untuk bekerja dengan parlemen Arab disetiap forum parlemen kontinental dan internasional untuk mengungkap praktik-praktikpenjajah Israel dan untuk membentuk opini publik internasional yang menentangpraktik-praktik penjajah Israel tersebut.
Dia menegaskan penolakan negaranya terhadap rencana-rencana penjajahIsrael untuk menganeksasi Lembah Yordan dan rencana tersebut harus dihadapi dengansikap Arab dan internasional yang tegas.
Dia mengatakan “Arogansi Israel yang terus bergerak majudengan langkah-langkah untuk mencaplok Lembah Yordan ini harus dihadapi dengansikap konkrit Arab dan internasional yang menerjemahkan penolakan komunitasinternasional secara tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran atas keputusan-keputusanlegalitas internasional terutama keputusan-keputusan yang terkait dengan tanahyang diduduki oleh Israel pada tahun 1967.”
Rencana tersebut mencakup aneksasi Israel di Lembah Yordan dansemua permukiman di Tepi Barat. Sementara prediksi Palestina menunjukkan bahwa aneksasiyang direncanakan penjajah Israel ini akan mencapai lebih dari 30 persen dari luaswilayah Tepi Barat yang diduduki penjajah Israel.
Pemerintah Yordania sebelumnya telah menyatakan penentangan kerasterhadap rencana Israel untuk mencaplok sebagian besar wilayah Palestina yangdiduduki termasuk Lembah Yordan dan semua permukiman di Tepi Barat. PemerintahYordania memperingatkan Tel Aviv bahwa langkah ini dapat mengarah padapembatalan atau penurunan perjanjian perdamaian yang ditandatangani antara keduanegara pada tahun 1994.
Rencananya pemerintah penjajah Israel pada Rabu lalu (1 Juli) akanmengumumkan dimulainya “rencana aneksasi” di wilayah Tepi Barat. Hal iniberdasarkan apa yang sebelumnya diumumkan oleh Perdana Menteri BenjaminNetanyahu.
Akan tetapi Netanyahu tidak jadi mengeluarkan keputusan apa pundalam hal ini karena ada “perbedaan” di dalam pemerintahannya dan jugaada &ldquoperbedaan&rdquo dengan pemerintah AS mengenai waktu dan rincian proses pencaplokanini. Demikian menurut media Israel sebagaimana dilansir oleh kantor berita ArabQuds Press. (was/pip)
