Penjabat Ketua Dewan Legislatif (Parlemen) Palestina Dr. AhmedBahr menegaskan bahwa rencana aneksasi Israel di Tepi Barat tidak sah dan bataldemi hukum. Tujuan dari rencana ini adalah untuk merampok tanah Palestina. Dia menyerukanorang-orang bebas di dunia untuk melakukan kampanye protes seluas-luasnya untukmelawan rencana penjajah Israel agar tidak berani melaksanakan rencana aneksasitersebut.
Bahr mengatakan “Rencana aneksasi ini bertujuan untuk merebutLembah Yordan Palestina yang luasnya 28% dari luas tanah Tepi Barat. Daerah inimerupakan sumber makanan utama Palestina. Di dalamnya ada cadangan air terbesarketiga di Tepi Barat.” Dia mengingatkan bahwa sebanyak 65 ribu wargaPalestina yang tinggal di Lembah Yordan berisiko mengalami pengusiran akibatdari rencana aneksasi penjajah Israel ini.
Penjabat Ketua Dewan Legislatif Palestina ini menambahkan bahwakeputusan pemerintah penjajah Israel untuk mencaplok tanah Lembah Yordan jelasmerupakan pelanggaran terhadap semua resolusi dan aturan PBB yang berhubungandengan masalah ini di antaranya adalah resolusi Majelis Umum PBB yangmenyatakan bahwa kepemilikan bagian mana pun dari wilayah tersebut denganmenggunakan kekuatan adalah ilegal. Bahr meminta masyarakat internasional bertanggungjawab penuh untuk melaksanakan keputusannya terutama keputusan MahkamahInternasional yang menegaskan ilegalitas tembok apartheid Israel di Palestina.
Bahr menjelaskan bahwa hukum internasional yang memihak untukkepentingan rakyat Palestina banyak akan tetapi tidak ada yangdiimplementasikan. Dia mengingatkan bahwa Amerika Serikat selalu mendukungkeputusan dan sikap Zionis. Sementara PBB tidak melakukan apa pun ketika resolusiitu mendukung kepentingan rakyat Palestina dan tidak menerapkannya.
Dia menjelaskan bahwa pertemuan faksi-faksi Palestina dan respondari gerakan Fatah atas seruan ini merupakan persatuan rakyat Palestina. Dia menegaskanbahwa konsensus nasional dan rakyat untuk menghadapi keputusan aneksasi dan dealof century mengekspresikan kehendak Palestina yang akan menang. Bahwa hak-hakini harus diambil dengan kekuatan kemauan dan tekad dan bukan melalui dialogdan negosiasi. (was/pip)
