Pemerintah Turki hari ini Senin kembali menyatakansikapnya menolak rencana Israel menganeksasi sebagian besar wilayah Tepi Baratdan Lembah Yordan.
Hal itu disampaikan dalam pertemuan pekananDewan Keamanan dan Politik Luar Negeri membahas sejumlah persoalan regional daninternasional termasuk rencana aneksasi Israel seperti ditegaskan kantor beritaresmi Turki Anadolu.
Pertemuan Dewan Keamanan itu mempertegas sikap Turkitidak menerima sikap Israel yang siap-siap mencaplok dan menganeksasi wilayah-wilayahdi Tepi Barat. Israel dianggap melanggar undang-undang internasional.
Pemerintah Turki menyerukan kepada opini publicuntuk mengambil prakarsa untuk menghentikan penjajah Israel.
Sebelumnya PM Israel Benjamin Netanyahu menegaskandalam berbagai kesempatan bahwa pemerintahannya berniat memulai realisasirencana aneksasi Tepi Barat pada awal Juli dan ia menginginkan separuh dari wilayahkategori C di Tepi Barat.
Wilayah C adalah 61% dari keseluruhan wilayah TepiBarat yang kini secara keamanan dan administrasi tunduk kepada Israel sesuaikesepakatan Oslo II tahun 1995.
Rencana aneksasi ini mencakup lebih dari 130permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Lembah Yordan yang membentang antara danauTiberias hingga Laut Mati atau 30% dari wilayah Tepi Barat ke dalam wilayah Israel.
Palestina secara resmi dan publik menolak rencana rencanaaneksasi Israel ini. Dunia internasional juga memperingatkan bahwa rencana ituakan mematikan peluang solusi konflik Palestina – Israel berdasarkan prinsip berdirinya duanegara.
28 Januari lalu presiden Amerika Donald Trumpmengumumkan resmi akan merealisasikan Deal of Century yang berisi pendiriannegara Palestina dalam bentuk &ldquonusantra/kepulauan&rdquo yang dihubungkan melaluijembatan dan terowongan serta menjadikan Al-Quds sebagai ibukota Israel yangtidak bisa dibagi-bagi dan bahwa Lembah Yordan berada di bawah kekuasaan Israel.(at/pip)
