Masalah keamanan selalu menjadi prioritas pertama Israel. Negara pendudukanyang didirikan pada tahun 1948 di Palestina dibangun bersamanya institusi militeryang berperang dan menduduki tanah dari negara-negara tetangga untukmeningkatkan keamanannya dan melayani proyek politiknya.
Dimensi keamanan tampak kuat dalam perjanjian Otoritas Palestinadengan penjajah Israel mulai dari perjanjian (Oslo) 1993 Gaza-Jericho 1994 Taba1995 Wye River pertama dan kedua 1998-1999 hingga piagam Mitchell 2001 dan PetaJalan 2002 dan kemudian sampai negosiasi dihentikan tahun 2014.
Koordinasi keamanan (antara Otoritas Palestinda dan penjajahIsrael) dan pelucutan perlawanan bersenjata merupakan inti dari semuaperjanjian yang terjadi. Dengan pecahnya Intifadhah Al-Aqsha pada tahun 2000dan Operasi “Dinding Pertahanan” pada tahun 2002 dan kemudianpengepungan Arafat semuanya dilewati penjajah Israel demi melayani kepentingankeamanannya.
Hari ini Tepi Barat kembali ke era sebelumnya di bawahpemerintahan Administrasi Sipil Israel dengan pengetatan cengkeraman keamanan melaluikoordinasi keamanan selama bertahun-tahun dengan aparat Otoritas Palestina dandengan itu melemahkan bentuk-bentuk perlawanan rakyat Palestina.
Fokus pada Lembah Yordan dalam rencana aneksasi karena daerah ini memilikisumber daya ekonomi dan alam adalah untuk memperkuat keamanan dan militerIsrael atas wilayah perbatasan alami yang memisahkannya dari Yordania dan persiapanopsi pendian negara Palestina yang merdeka.
Memperkuat keamanan
Penjajah Israel tidak mengumumkan dimulainya rencana untukmencaplok bagian-bagian dari Barat yang diduduki yang utamanya adalah LembahYordan kecuali setelah visi praktisnya lengkap untuk memperkuat kontrolkeamanan atas daerah-daerah baru yang telah diselesaikan kedaulatannya di atasdaerah tersebut.
Pada Mei lalu Otoritas Palestina mengumumkan bahwa mereka akan melepaskandiri dari perjanjian yang ditandatanganinya dengan pemerintah penjajah Israeldan Amerika Serikat sementara sebuah pertanyaan muncul: Bagaimana Otoritas Palestinamenerjemahkan sikap praktisnya?!
Dr. Ibrahim Habib seorang pakar dalam urusan keamanan kepadakoreponden Pusat Inforarmasi Palestina menegaskan bahwa penjajah Israel akanmelanggengkan realitas keamanannya tanpa perubahan sementara hanya kerangkahukum dan prosedur lapangan lapangan saja yang akan berubah di wilayah kedaulatanpenuh yang baru.
Dia menambahkan “Penjajah Israel sudah menguasai seluruh areaC yang merupakan sebagian besar area di Tepi Barat dan mereka memiliki pos-posdan area militer yang akan diberikan izin tinggal bagi penduduknya dan bukankewarganegaraan penuh.&rdquo
Belakangan ini penjajah israel memulai peran administratif dankeamanannya dengan mengeluarkan perintah administrasi tagihan air dan listrikpada wilayah yang menjadi target pencaplokan di Tepi Barat mirip dengan eraAdministrasi Sipil Israel sebelumnya kedatangan Otoritas Palestina.
Mohamed Musleh seorang pakar urusan Israel mengatakan bahwa para mitraNetanyahu dalam rencana aneksasi ini tidak mengetahui banyak perinciannyabahkan tentara Israel belum memiliki instruksi untuk bertindak sampai sekarang.
Koordinasi keamanan dan doktrin badan-badan keamanan OtoritasPalestina telal memerangi perlawanan yang berpengaruh di Tepi Barat dan al-Qudsyang diduduki penjajah Israel. Apabila rencana aneksasi baru ini akanmemberikan kontak dengan tentara dan pemukim Israel maka jalan perlawananmemerlukan upaya besar untuk mendapatkan kembali kekuatannya.
Kekhususan Lembah Jordan
Teori keamanan Israel di masa lalu didasarkan pada penguatan supremasimiliter dan keamanan regional tetapi setelah proyek perdamaian hal itudinetralkan pihak-pihak penting seperti Mesir dan PLO dan konflik bergeser le arenadiplomatik dan politik yang memberikannya kesempatan untuk melakukan yahuidsasidi wilayah Palestina.
Lembah Jordan luasnya sekitar 30% dari total wilayah Tepi Barat. Daerahini memiliki sumber daya air dan ekonomi dan merupakan keranjang makananPalestina. Israel menganggapnya penting secara strategis sebagai perbatasan alamidi sebelah timur.
Kembalinya Administrasi Sipil Israel atau apa yang oleh beberapaorang disebutnya sebagai ikatan-ikatan desa tidak akan mengakhiri lembagaOtoritas Palestina melainkan akan mentransfer tugas-tugas administratif danfungsional dari otoritas penjajah Israel agar kontrol keamanan penuh ada pada Israel.
Menurut analis Ibrahim Habib &ldquoSempurnanya kedaulatan penjajahIsrael atas Lembah Yordan akan memperkuat keamanannya di timur Palestina yangdiduduki dan perbatasannya dengan Yordania serta membatasi masa depan politikPalestina di sana.
Dia melanjutkan “Sejak tahun 1968 penjajah Israel menegaskanuntuk tidak kehilangan kendali atas Lembah Yordan. Palestina di wilayahpendudukan pada umumnya telah mempertahankan identitas budaya dan nasionalnya sertatidak pernah melepaskannya.”
Secara geografi Lembah Yordan sulit untuk aksi militer apa pun. PenjajahIsrael selalu tertarik dan berkepentingan untuk mengendalikan daerah-daerah datarantinggi di dalamnya dan di barat Tepi Barat yang merupakan bagian dari rangkaianpegunungan di Lembah Yordania sesrta barat dan timur Tepi Barat.
Analis Mohamed Musleh melihat bahwa penjajah Israel mengisyaratkanpada pentingnya Lembah Jordan dalam rencana (Alon) setelah agresi tahun 1967yang berusaha untuk memecah Tepi Barat dan mencaplok Lembah Yordan serta semuawilayah dataran tinggi dan strategis untuk menjamin keamanan penjajah Israel.
Dia menambahkan “Penjajah Israel selalu mencari perbatasanpenuh bukan yang kurang atau tidak penuh. Perbatasan penuh itu tidak akan ada kecualidengan mencaplok Lembah Yordan dari sudut pandang keamanan dan ekonomi.”
Demografi dan keamanan
Meskipun kelompok kanan dan ekstrem kanan mendominasi keputusanIsrael namun demografi Tepi Barat setelah pencaplokan menjadi ajang diskusiinternal Israel yang diabaikan oleh kelompok kanan dan dibicarakan orang lainnya.
Rencana aneksasi dari sudut pandang keamanan fokus pada pencaplokan30% dengan luas 1500 km yang dihuni oleh 65.000 warga Palestina yangmereupakan komunitas yang saling berjauhan yang tidak menjadi ancamandemografis terhadapnya. Demikian menurut analis Habib.
Sementara Mosleh mengingatkan pernyataan sejumlah pemimpin penjajahIsrael yang menegaskan bahwa rencana aneksasi ini bertotak dari dimensi agama(Netanyahu). Bahwa rencana ini adalah masa depan yang akan mengakhiri impiannegara Israel.
Dia melanjutkan “Orang-orang yang bervisi keyahudian negara (Israell)mengabaikan ancaman keamanan dan demografi. Sementara lawan Netanyahumemperingatkan akan bahaya demografi Palestina yang akan mengancam keamananmasa depan Israel dan proyek Israel Raya.”
Setahun yang lalu (Yossi Beilin) arsitek perjanjian (Oslo)mengisyaratkan bahwa pencaplokan Tepi Barat membawa ancaman secara demografis padaIsrael bersamaan dengan meningkatkan populasi Palestina.
Rencana aneksasi ini tidakakan mengakhiri realita lembaga Otoritas Palestina meskipun peran administratifdan fungsionalnya menurun. Bisa jadi krisis keuangan Otoritas Palestina merupakanawal untuk mendomestikasi rakyat Palestina sebelum tawaran baru kesepahaman Palestina-Israel.(was/pip)
