Gerakan Perlawanan Islam Hamas pada hari Rabu (17/6/2020) menyambutbaik pernyataan bersama 48 pelaporkhusus di Komisi Umum PBB untuk Hak Asasi Manusia yang isinya menolak rencanaaneksasi atau pencaplokan penjajah Zionis yang akan dilaksanakan awal Julimendatang di wilayah Tepi Barat dan Lembah Yordan.
Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan oleh juru bicara gerakanAbdul Latif Qanu` Gerakan Hamas mengapresiasi kebulatan suara para pelaporkhusus di PBB dalam penolakan mereka terhadap sikap Amerika Serikat yang mendukungrencana pencaplokan Israel tersebut yang memperkuat ketelanjangan sikap AmerikaSerikat dan meningkatkan pengisolasian Amerika Serikat dari sikap internasionaldan hak asasi manusia.
Hamas mengatakan &ldquoKegigihan pemerintah penjajah Israel dandesakannya untuk mengimplementasikan rencana pencaplokan ini meskipun adapeningkatan sikap internasional HAM dan PBB yang menolak rencana tersebut menjelaskanbahwa penjajah Israel meremehkan sikap-sikap tersebut dan sengaja memberontakterhadap hukum internasional serta mengabaikan resolusi-resolusi internasionaldan PBB.&rdquo
Gerakan Hamas menegaskan bahwa hal itu menuntut masyarakatinternasional untuk bersikap menunaikan tanggung jawabnya guna menghentikankejahatan-kejahatan penjajah Israel. Masyarakat internasional juga dituntutmeminta pertanggung jawaban kepada penjajah Israel atas kebijakan pesta pora danintimidatif yang dipraktikkan terhadap Palestina tanpa mendapatkan sanksi dan hukuman.
Sebelumnya petinggi Hamas Sami Abu Zuhri menyerukan peluncuran segalajenis dan bentuk kampanye untuk mendukung rakyat Palestina dalam menghadapirencana pencaplokan wilayah di Tepi Barat oleh penjajah Israel.
Abu Zuhri menegaskan “Proyek pencaplokan ini merupakanperkembangan yang sangat berbahaya. Karena rencana ini merupakan salah satuketentuan dari deal of century (kesepakatan abad ini) yang merupakan bentukpemberangusan nyata isu perjuangan Palestina.”
Dia menambahkan “Dalam praktiknya mereka sudah mulaimenerapkan deal of century ini. Dimulai dengan deklarasi Al-Quds sebagaiibukota Yahudi hingga legalisasi permukiman-permukiman ilegal Zionis serta upaya-upayauntuk membubarkan UNRWA juga UU Nasional Yahudi yang menjadikan warga Palestinapara pemilik tanah hanya sekesar sebagai komunitas di tanah mereka sendiri.”
Oleh karena itu tegasnya umat harus memobilisasi semuakekuatannya untuk mendukung Palestina menghadapi perkembangan bahaya berupa upayauntuk mencaplok Tepi Barat tersebut. (was/pip)
