Segala macam bedak tidak cukup untuk mempercantik masa depanekonomi Palestina setelah rencana pencaplokan Israel di Tepi Barat. Kerugian tanahdan sumber daya meningkat. Masa depan pembangunan ekonomi hilang denganhilangnya kemerdekaan yang paling minimal.
Pihak-pihak Arab dan internasional mendemonstrasikan KesepakatanAbad Ini atau deal of century dengan sebutan “Rencana KesejahteraanEkonomi” dan apa yang pernah disebut oleh mendiang presiden palestina suatuhari dengan sebutan (Perdamaian Dua Pemberani) dan dipromosikan Perez pada awaltahun sembilan puluhan dengan sebutan &ldquoPerdamaian Ekonomi&rdquo yang berakhir hanyapada ambang batas mendapatkan nafkah saja.
Seluruh dan sejumlah sektor akan terdampak oleh rencana pencaplokanini yang paling penting adalah penyitaan 30% tanah di Lembah Yordan yangmerupakan keranjang makanan bagi Palestina pencaplokan permukiman-permukimanbesar di daerah lain. Mungkin para pengamat belum sampai menghitung hasil-hasililmiyah dengan angka-angka terhadap dampak pencaplokan tersebut yangmempengaruhi aspek-aspek ekonomi Palestina secara umum.
Tingkat kemiskinan di Palestina secara umum mencapai 30% sebanyak45% di antaranya berada di Gaza dan 20% di Tepi Barat. Sementara pengangguran yangtercatat mencapai 45% di Gaza dan 13% di Tepi Barat. Demikian menurut BiroPusat Statistik Palestina.
Hegemoni ekonomi
Hegemoni penjajah Israel telah mendistorsi struktur ekonomiPalestina serta mengganggu masa depan pengembangan diri ekonomi mengingatkinerja negatif Otoritas Palestina yang tidak berhasil mengubah Protokol EkonomiParis untuk kepentingan rakyat Palestina.
Mungkin ekonomi Palestina telah dipengaruhi secara kumulatif olehbeberapa persoalan di antaranya yang paling penting adalah perampasan tanah pembangunanpermukiman-permukiman ilegal Yahudi blokade penutupan pembatasan pergerakanorang dan barang di dalam wilayah Palestina dan dengan dunia luar serta gangguanyang membuat macet reformasi ekonomi.
Omar Shaban ahli ekonomi Palestina meyakini bahwa rencana pencaplokanini akan mempengaruhi ekonomi Palestina. Karena rencana ini pada dasarnya adalahmerebut tanah dan mengeluarkannya dari pengaruh Palestina serta merampas sumberdayanya.
Kepada Pusat Informasi Palestina Omar menambahkan”Palestina tidak akan mengambil keuntungan dari sumber dayanya. Dan inimemiliki implikasi ekonomi dan keuangan yang serius dan berbahaya.Proyek-proyek besar akan keluar dari wewenang Otoritas Palestina pindah kepengelolaan penjajah Israel. Sementara pembelian dan pekerjaan Palestina didalam Israel akan tetap sesuai dengan Protokol Paris sebagaimana adanya.”
Ide perdamaian ekonomi yang dipromosikan oleh Israel adalah siasatuntuk melarikan diri dari kewajiban yang harus ditunaikan Israel dari penarikandirinya dari tanah yang didudukinya pada tahun 1967 agar Palestina tidakmemiliki entitas independen dan masa depan suatu negara.
Deal of century yang dari rahimnya lahir rencana pencaplokantidak jauh berbeda dari kesepahaman-kesepahaman ekonomi dan rencana yangdiajukan dalam negosiasi-negosiasi sebelumnya terutama Rencana Ekonomi Kerrypada tahun 2014 yang mengalokasikan 4 miliar dolar untuk Palestina dalam kompromiapapun yang akan datang. Sementara deal of century menaikkan jumlahnyamenjadi 50 miliar dolar. Yang dibayar oleh Arab dalam sepuluh tahun.
Seorang profesor ekonomi Palestina Dr. Moeen Rajab mengatakanbahwa pencaplokan Tepi Barat akan merampas tanah dan sumber daya Palestinaseperti (pertanian-penggembalaan-air-mineral ..).
Kepada Pusat Informasi Palestina dia mengatakan &ldquoSetelahrencana pencaplokan ini Palestina akan menghadapi kemungkinan emigrasi lagi.Otoritas Palestina akan menghadapi defisit dalam perbendaharaannya. Mungkinkrisis gaji saat ini adalah bukti nyata dalam hal ini.&rdquo
Setelah Protokol Paris
Dari jendela hegemoni ekonomi penjajah Israel menggunakannya untukmemperkuat posisi keamanan dan politiknya dalam proses kompromi denganPalestina serta menyangkal hak-hak penting Palestina yang didukung olehresolusi-resolusi internasional dan PBB.
Protokol Ekonomi Paris yang ditandatangani antara penjajah Israeldan Otoritas Palestina pada tahun 1994 mengatur hubungan antara kedua belahpihak dalam pekerjaan hubungan dagang masalah keuangan dan pengaturanmoneter.
Otoritas Palestina tidak berhasil mengubah Protokol Ekonomi Parisyang berlangsung selama 5 tahun bahkan terus menerus tergantung dan mengekorpada ekonomi penjajah Israel. Belakangan ini kita melihat krisis danakompensasi yang dikendalikan oleh penjajah Israel yang nilainya 68% darianggaran Otoritas Palestina. Penjajah Israel mengambil komisi 30% dari barangyang melewati wilayah Otoritas Palestina.
Pakar ekonomi Palestina Omar Shaban meragukan kemungkinanterjadinya perubahan mendasar pada Protokol Paris selama Palestina mengimpordan bekerja di dalam wilayah “Israel” di permukiman-permukiman Israeldan penjajah Israel mendapatkan kompensasinya.
Moeen Rajab mengatakan bahwa Protokol Paris memiliki kelebihan dankekurangan. Tetapi masalahnya adalah tidak adanya alternatif lain sebagaigantinya selama periode terakhir. Dia mempertanyakan &ldquoApa alternatif di masa mendatang?&rdquo
Dia melanjutkan “Pekerja Palestina bekerja di dalam Israeldan permukiman-permukiman Israel. Penjajah Israel menyediakan produk-produkbagi orang Palestina. Selama ada impor dari penjajah Israel maka ada 70% danakompensasi yang dikendalikan oleh Israel dan diambil 30%-nya sebagai komisi. Kitabekerja hanya berdasarkan reaksi tanpa rencana.”
Berbulan-bulan yang lalupemerintah Palestina di Tepi Barat berusaha mengimpor dari negara-negaratetangga sebagai alternatif penganti dari penjajah Israel. Akan tetapipengalamannya gagal akibat hegemoni ekonomi penjajah Israel. Dan hari inisetelah rencana pencaplokan Otoritas Palestina akan kehilangan pendapatan dansumber daya keuangan dan ekonomi yang berakhir dengan berakhirnya solusi duanegara. (was/pip)
