KepalaLembaga Urusan Sipil (Pihak Bertanggung Jawab Kordinasi Dengan Otoritas Israel)Husein al-Syeikh menegaskan otoritas Palestina akan menjaga keamanan termasukkeamanan Israel meskipun kerjasama keamanan berhenti. Husein menegaskan bahwalangkah tersebut sebagai keputusan strategis.
Halitu dirilis dalam wawancara yang dilakukan New York Times Amerika yang dirilisdi situs resminya dengan pejabat Palestina yang disebut sebagai salah satupenasehat kepala otoritas Palestina Mahmud Abbas.
Menjawabpertanyaan surat kabar seputar reaksi keamanan otoritas Palestina terkait rencanapejuang Palestina menyerang warga Israel al-Syeikh mengatakan &ldquoKami akanmenangkapnya jika mereka masih berada di Tepi Barat.&rdquo
Namunjika pihak yang menyerang berada di wilayah Israel maka kami akan mengingatkanIsrael lewat mediator atau kami akan mencari solusi untuk menghentikannya.
Kamiakan mencegah kekerasan dan kekacauan dan tidak akan mengijinkan tumpahnyadarah ini merupakan keputusan strategis lanjut al-Syeikh.
Aparatkeamanan Palestina akan terus mempertahankan aturan dan system serta memerangiterorisme dan aparat keamanan akan bekerja berdasarkan tujuan tersebutungkapnya.
Dalamkonteks ini al-Syeikh menyampaikan pesan kepada pihak Israel jika kondisiterus berlanjut maka kalian harus bertanggung jawab sebagai otoritas penjajahsebagaimana sebelum perundingan OSLO karena tidak ada momentum untukmendekatkan strategi Palestina seperti halnya agenda kerjasama keamanan.
Terkaitrencana aneksasi Israel terhadap Tepi Barat al-Syeikh menyatakan &ldquoKami bukanorang dungu kami tidak ingin terjadi kekacauan dan kami tidak ingin kondisisampai kepada titik tidak bisa kembali aneksasi berarti tidak ada hubungandengan Israel.
Al-Syeikhmenegaskan Israel menghapus rencana aneksasi dan suasana kembali sepertisemula atau melanjutkan aneksasi dan Israel harus bertanggung jawab penuhsebagai otoritas penjajah di Tepi Barat.
Menurutnyajika otoritas dilucuti untuk mendirikan Negara maka tugas terakhir akanterbatas hanya melakukan layanan sipil seperti mengelola sekolah rumah sakitdan pos kepolisian yang menjadikannya sebagai agen penjajah Israel.
Disebutkanbahwa kerjasama keamanan merupakan salah satu kesepakatan OSLO yangditandatangani otoritas Palestina dan Tel Aviv pada tahun 1993 di antarapoinnya adalah tukar informasi antara aparat keamanan otoritas Palestina danotoritas Israel.
Mengenaidana pajak pejabat Palestina ini menegaskan otoritas Palestina saat ini tidakakan menerima ratusan juta dollar yang biasanya ditransfer dari Israel sebagaipihak yang mewakili otoritas.
Al-Syeikhmenyatakan otoritas akan mengalami kehancuran ekonomi sehingga berdampak padagaji dan PHK bahkan mungkin penutupan pemerintahan.
Danapajak yang dimaksud adalah pajak Palestina yang dipungut Israel dan jugatransfer donasi dari luar negeri dengan potongan 3 % yang diambil Israelmewakili otoritas Palestina.
TerkaitJalur Gaza al-Syeikh mengungkap bahwa otoritas akan mengurangi anggaransebanyak 105 juta USD yang biasa ditransfer ke Gaza setiap bulan untuk gajidan layanan medis di samping sejumlah pengurangan lainnya yang pasti berdampakbagi stabilitas di Gaza karena Hamas saat ini merupakan pemegang kendali dilapangan kata al-Syeikh.
Terjadiperselisihan politik di wilayah otoritas Palestina sejak pertengahan Juni 2007silam pasca kemenangan Hamas dalam pemilu di Gaza sementara gerakan Fatahyang dipimpin Presiden Abbas menguasai Tepi Barat.
Sejumlahkesepakatan yang dicapai dalam rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas tidak bisadirealisir terakhir dalam pertemuan Kairo pada 12 Oktober 2017 laludisebabkan perselisihan dalam beberapa persoalan antara lain penguatanpemerintahan dan para pegawai di Gaza yang dipilih Hamas saat memerintah diGaza. (mq/pip)
