Pemerintah pendudukan penjajah Israel pada hari Rabu (6/5/2020) menyetujuipembangunan 7 ribu unit permukiman ilegal Yahudi di selatan Tepi Barat yangdiduduki penjajah Israel.
Surat kabar Israel “Jerusalem Post” melaporkan bahwa MenteriPerang Israel Naftali Bennett telah menyetujui pembangunan sekitar 7.000 unitrumah permukiman di permukiman Efrat di blok permukiman “Gush Etzion”di Tepi Barat yang diduduki Israel.
Eskalasi ini terjadi pada saat penjajah Israel berencana untukmencaplok sebagian besar wilayah Tepi Barat melalui perjanjian denganpemerintah AS yang akan dimulai pada bulan Juli mendatang.
Permukiman-permukiman Yahudi tersebut bertentangan dengan semuaprinsip internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Meskipun sudahkeluar serangkaian resolusi internasional yang mengecam proyek permukiman Israelini dan permintaan agar permukiman-permukiman tersebut dibongkar dan dihentikanpembangunannya namun penjajah Israel menolak untuk melakukannya.
Keputusan terakhir adalah Resolusi No. 2334 dari Dewan KeamananPerserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 23 Desember 2017 yang menyerukanpenghentian segera dan sepenuhnya permukiman-permukiman ilegal Yahudi di TepiBarat dan al-Quds yang diduduki penjajah Israel.
Resolusi 2334 itu menyatakan bahwa permukiman-permukiman ilegalYahudi yang dibangun di wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967 termasuk al-Qudsatau Yerusalem Timur tidak memiliki legitimasi hukum merupakan pelanggaranmencolok terhadap hukum internasional dan menjadi hambatan penting untukmencapai solusi dua negara dan perdamaian yang adil komprehensif dan abadi.(was/pip)
