Peneliti dan spesialis masalah al-Quds dan Masjid Al-AqshaAbdullah Ma&rsquoruf menyebut keputusan Departemen Luar Negeri AS untuk membatalkankarakteristik “Palestina” dari penduduk al-Quds Timur yang diduduki penjajahIsrael adalah keputusan yang &ldquotidak sah&rdquo. Dia menegaskan bahwa warga Palestinatidak sedang menunggu siapa pun untuk mengakui nama dan identitas mereka.
Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Pusat InformasiPalestina Ma&rsquoruf mengatakan “Bukan Departemen Luar Negeri AS ataupemerintah Amerika yang memiliki hak untuk menamai warga Palestina al-Quds dengannama yang mereka inginkan!”.
Akar historis
Peneliti dan pakar dalam urusan al-Quds ini menambahkan”Orang-orang Palestina di al-Quds mereka adalah orang-orang Palestina sejakada nama Palestina setidaknya empat ribu tahun yang lalu. Orang-orang Palestinatidak menunggu siapa pun untuk mengakui nama dan identitas mereka.”
Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri AS membatalkankarakteristik dan sifa &ldquoPalestina” pada penduduk al-Quds Timur yangdiduduki penjajah Israel. Hal ini merefleksikan kebijakan Amerika yangdiarahkan terhadap Kota Suci al-Quds dengan keberpihakan pemerintahan PresidenAS Donald Trump kepada penjajah Israel.
Laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri AStentang hak asasi manusia di seluruh dunia ini mengklaim bahwa orang-orang Palestinadi “Yerusalem Timur” (al-Quds) adalah “warga non-Israel yangtinggal di Yerusalem.”
Ma&rsquoruf menegaskan bahwa “jika pemerintah Amerika menyebut orang-orangPalestina nama yang mereka inginkan maka hal ini tidak mengubah apa pun dari faktayang sesungguhnya. Yaitu bahwa Palestina akan tetap menjadi Palestina terlepasdari apapun yang dilakukan oleh pemerintah Amerika saat ini dan oleh pemerintahatau negara lain manapun.”
Dukungan untuk Netanyahu
Mengenai dampak keputusan Amerika tersebut terhadap warga al-QudsMa&rsquoruf mengatakan bahwa “tindakan ini tidak akan berdampak apapun dilapangan di al-Quds dan tidak ber dampak apapun pada karakter dan bentukkonflik dengan penjajah Israel di al-Quds.”
Namun dia menambahkan “Keputusan pemerintah AS saat ini yang mengakuial-Quds sebagai ibukota negara penjajah Israel tidak lebih dari sekedarpengakuai kosong dari Donald Trump sementara seluruh dunia menolaknya dalamresolusi Majelis Umum PBB yang menganggap pengakuan tersebut tidak sah. Resolusitersebut mendapatkan persetujuan dari 128 negara di dunia. Sementara 35 negara abstain.Pendukung keputusan Trump hanya berhasil mendapatkan suara dari 9 negara sajayang sebagian besar hanyalah negara-negara kecil di Samudra Pasifik.”
Lebih lanjut dia mengatakan “Penamaan ini tidak akanberdampak apapun di lapangan atau pada konflik yang ada. Keberadaannya tidaklebih hanya sekedar upaya untuk mendukung Netanyahu sekutu Trump dalam pertarunganpemilunya.”
Pesan untuk penjajah Israel
Dia menegaskan bahwa yang haru dilakukan rakyat Palestina di al-Qudsadalah “mengabaikan keputusan Amerika tersebut dan menolaknya dalampraktik dengan mempertahankan identitasnya sebagai orang Palestina al-Qudsserta menyampaikan pesan yang jelas kepada penjajah Israel. Yang pertama bahwa penjajahtidak punya hak untuk menghapus sejarah rakyat Palestina dengan goresan penadari seorang pejabat Amerika yang tinggal di Washington.”
Dia mengatakan “Eskalasi rakyat dalam menghadapi penjajahIsrael di al-Quds selalu terbukti berhasil dalam mengekang penjajah danmengekspos citra penjajah dan kelemahannya dalam menghadapi publik Palestina al-Quds.”
Laporan tahunan Amerika yangbertujuan untuk menarik perhatian pada situasi hak asasi manusia dimasing-masing negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menurut klaimpemerintah Amerika sejak kedatangan Trump di Gedung Putih berisi perubahan-perubahanyang mengekspresikan keberpihakan pemerintahAS pada kebijakan penjajah Israel dan praktiknya dalam segala hal yangberkaitan dengan konflik Palestina – Israel.
Sebelumnya laporan yang dikeluarkan dua tahun lalu membatalkan istilah”wilayah pendudukan” atas Jalur Gaza yang diblokade dan Tepi Barat. Tahunlalu istilah “tanah pendudukan” dihapus dari Dataran Tinggi GolanSuriah. Laporan itu juga berisi kecaman keras terhadap pelanggaran hak asasimanusia oleh Otoritas Palestina dan Hamas.
Laporan Amerika ini menilai Dataran Tinggi Golan Suriah Tepi Baratdan Jalur Gaza adalah daerah di bawah kontrol Israel. Untuk diketahui bahwa laporansebelumnya yang dikeluarkan dalam hal ini menyebut daerah-daerah ini sebagai wilayah”pendudukan”. (was/pip)
