Pola-pola pencegahandan larangan yang dilakukan Israel terhadap ekspor produk pertanian Palestina untukbisa sampai ke pasar-pasar luar menunjukkan sejauh mana kendali yang dilakukanpenjajah Israel terhadap keputusan ekonomi Palestina dan pengabaiannya terhadapketentuan-ketentuan Perjanjian Ekonomi Paris. Hal ini juga menunjukan sejauh manakelemahan dan ketidakmampuan Otoritas Palestina dalam mengambilkeputusan-keputusan yang memberikan jaminan perlindungan bagi para petani daneksportir yang semakin mengalami kerugian akibat keputusan penjajah Israeltersebut.
Menteri militerIsrael Naftali Bennett telah mengeluarkan keputusan yang melarang danmencegah ekspor produk pertanian Palestina ke Yordania sebagai bagian dariserangkaian sanksi yang diberlakukan otoritas penjajah Israel terhadapPalestina.
Surat kabar IsraelHaaretz mengutip pernyataan koordinator Israel yang mengatakan bahwainstruksi yang dikeluarkan menetapkan larangan dan pencegahan ekspor produkpertanian Palestina melalui pos perlintasan Karama mulai dari hari Ahad(9/2/2020) lalu sampai pemberitahuan berikutnya.
Surat kabar Israelitu mengatakan bahwa keputusan tersebut merupakan gabungan dari keputusansebelumnya untuk mencegah masuknya produk pertanian Palestina ke wilayahpendudukan Israel sebagai respon terhadap boikot yang dilakukan OtoritasPalestina terhadap masuknya anak sapi Israel sejak beberapa bulan yang lalu.
Asisten wakilmenteri untuk sektor ekonomi di Kementerian Pertanian Palestina Tariq AbuLaban mengatakan bahwa keputusan Israel tersebut mencakup larangan eksporsayuran buah-buahan minyak zaitun dan produk-produk kurma. Dia mengatakanbahwa keputusan penjajah Israel tersebut sebagai respon terhadap keputusanpemerintah Palestina yang melarang impor anak sapi Israel sejak beberapa bulanlalu.
Abu Labanmenyatakan nilai ekspor produk-produk pertanian ini setiap tahun mencapai 100juta dolar. Sebagian besar tanaman tersebut terkonsentrasi di Lembah Yordanyang merupakan fokus pembicaraan dalam rencana Trump yang dikenal dengansebutan deal of century (Kesepakatan Abad Ini).
Ancaman kerugian
Salim AbuGhazalah Direktur Perusahaan Investasi dan Pemasaran Pertanian &ldquoAl-Reef&rdquo menegaskanbahwa perusahaannya terancam rugi dan tidak mampu memberikan komitmennya kepadapara petani jika otoritas penjajah terus melarang ekspor produk pertanianPalestina ke luar negeri.
Abu Ghazalahmenyatakan bahwa 500 juta shekel adalah nilai kontrak yang dibuat olehperusahaan pemasaran pertanian Palestina dengan perusahaan-perusahaan asing. Setiappenundaan dalam komitmen perusahaan Palestina terhadap tenggat waktu membuatmereka mengalami kerugian.
PerusahaanAl-Reef mengkhususkan diri dalam mengekspor produk-produk Palestina dari kurmadan minyak zaitun ke negara-negara Eropa Amerika Jepang dan Malaysia.
Abu Ghazalah menyatakanbahwa Dewan Eksportir bersama dengan Kementerian Ekonomi di Ramallah sudah membahascara untuk mengatasi hambatan Israel ini. Dia menegaskan bahwa langkah-langkah penjajahIsrael ini bertentangan dengan Organisasi Perdagangan Internasional.
Sementara ituPresiden Palm Society Ibrahim Tamara mengatakan “Sampai sekarang Israeltelah mengembalikan 9 pengiriman kurma yang sedang dalam perjalanan ke luarnegeri sebagian besar ke Turki dari 25 pengiriman yang seharusnya dikeluarkanpada hari-hari ini.” Dia menambahkan “Ada kontrak untuk eksportir denganbanyak pasar luar negeri terutama Turki dalam persiapan untuk Ramadhan Eropadan Asia Timur. Para eksportir telah menghentikan pengiriman sampai semuanyamenjadi lebih jelas.”
Ibrahim Tamara menyatakanbahwa Turki mengimpor sekitar 1.000 ton kurma setiap tahun dari tanah Palestina.Jumlah ini akan meningkat menjadi 3.000 ton tahun ini. Akan tetapi sejauh ini eksporkurman Palestina ke Turki tidak melebihi 220 ton untuk musim saat ini dari3000 ton yang seharusnya diekspor ke Turki.
Produksi kurmaPalestina musim ini mencapai sekitar 10 ribu ton. Sebanyak 6 ribu ton diantaranya seharusnya untuk ekspor dan sisanya untuk konsumsi pasar lokal. Sementaraproduksi minyak zaitun Palestina musim lalu melebihi sekitar 30 ribu ton dankebutuhan pasar lokal tidak melebihi 1000 ton per tahun.
Database
Sementara itupetani Palestina Khalil Abu Amer dari Salfit di Tepi Barat mendesak KementerianPertanian untuk mengendalikan penanaman acak. Dia menjelaskan agar setiappetani menanam tanaman yang dianggapnya sesuai di tanahnya. Karena penanamansecara acak ini mengarah pada surplus pada beberapa produk dan defisit padalainnya.
Abu Amermenyarankan agar Kementerian Pertanian membuat database. Dengan databasetersebut para petani diarahkan untuk menenam varietas yang dibutuhkan olehpasar lokal. Dia menjelaskan bahwa petani Israel tidak peduli untuk produknya dicegahmencapai pasar Palestina atau jika tanamannya dipengaruhi oleh fluktuasicuaca karena pemerintahnya memberikan kompensasi kepadanya tidak sepertiorang Palestina yang terpaksa meminjam untuk kembali lagi bisa menanam.
Sementara ituKhaled Mansur ketua Kerja Masyarakat untuk Bantuan Pertanian mengatakan bahwaKesepakatan Oslo dan kesepakatan ekonomi Paris telah membuat orang Palestinaseolah-olah mereka berada di sebuah pulau terpencil di tengah lautan penjajah Israel.Mereka tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar. Ini menunjukkan sejauh manakendali penjajah Israel terhadap keputusan ekonomi Palestina.
Mansur menyerukanstrategi baru yang mencakup pencapaian swasembada. Dia mengatakan”Penting untuk memberikan dukungan kepada petani untuk menghadapi ujin merekasaat ini serta memberikan kompensasi kerugian mereka. Tetapi upaya tidak hanyaberhenti di situ. Semua pejabat rakyat swasta dan sektor khusus bertemu dalamrangka untuk membuat strategi baru yang mengarah pada swasembada yangmeningkatkan kemantapan petani dan memenuhi kebutuhan pasar lokal danmenyingkirkan hegemoni penjajah Israel.
MenurutKementerian Ekonomi Palestina nilai ekspor produk pertanian Palestina ke pasarIsrael mencapai 88 juta dolar pada 2018 sebesar 68% dari volume eksporpertanian Palestina ke dunia sebesar sekitar 130 juta dolar. Sementara totalvolume pertukaran perdagangan antara Palestina dan negara-negara dunia pada2018 mencapai 7694 miliar dolar.
Izin pasar
Sementara itu pakarspesialis ekonomi Palestina Dr. Samir Abdullah mengatakan &ldquoPasar-pasarPalestina harus tetap tidak boleh untuk para pedagang Israel di saat hambatandiberlakukan bagi para pedagang Palestina untuk memasuki pasar Israel.&rdquo
Samir Abdullah mengatakan&ldquoKeputusan ini penting agar penjajah Israel memahami bahwa mereka harus menghormatipara petani institusi dan pedagang Palestina. Tidak boleh mengambil keputusanyang merugikan mereka. Israel harus tahu bahwa ada otoritas yang peduli danmembela kepentingan para petani.
Dia menegaskan bahwaselama beberapa tahun terakhir ini penjajah Israel tidak berkomitmen memberikankebebasan produk pertanian Palestina lewat dengan bebas ke pasar Israelsebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Ekonomi Paris.
Dia menjelaskanbahwa penjajah Israel kadang-kadang terpaksa membuka pasar untuk jenis produkdan hasil pertanian tertentu dan pada waktu tertentu. Misalnya saat penjajahIsrael mengalami kekurangan terhadap jenis produk dan hasil pertanian tertentu.Atau pada saat ada peluang bagi pedagang Israel untuk mengekspor produk-produkpertanian ke luar negeri sementara mereka tidak memiliki jumlah yang cukupsehingga mereka berusaha untuk mendapatkan jumlah tersebut dari petaniPalestina. Dia penjelaskan bahwa secara historis penjajah israel melarangmasuknya produk pertanian apapun ke pasarnya dalam rangka untuk melindungipetani-petani Israel. (was/pip)
