Wakilkepala biro politik Hamas di Libanon Jihad Thaha mengkritik kebijakan yangdiambil parlemen Libanon yang tidak menempatkan hak-hak sipil dan social bagipengungsi Palestina dalam sidangnya Selasa kemarin.
KepadaQuds Press Thaha menyatakan hak-hak kemanusiaan menjadi factor kuat dalammenghadapi proyek zionis karena mampu memperkokoh kehidupan mulia bagipengungsi Palestina di tengah krisis yang dilalui di kamp-kamp pengungsian.
SebelumnyaPM Libanon Hassan Diyab menyatkan dalam pidatonya bahwa pemerintah komitmenmenolak pemindahan kewarganegaraan dan konsisten mendukung hak-hak kepulanganpengungsi Palestina.
JihadThaha menambahkan &ldquoKami tegaskan kepada pemerintah Libanon bahwa kamp-kamppengungsi Palestina tetap komitmen menjaga stabilitas keamanan karenastabilitas tak bisa ditawar dan menjaga keamanan kamp sama dengan mengokohkanstabilitas Libanon.&rdquo
TokohHamas ini menyatakan &ldquoKami berharap pemerintah Libanon mendapatkankepercayaan dan bisa membantu menangani sejumlah persoalan pengungsiPalestina.&rdquo
Harapanlainnya segera digelar dialog Libanon &ndash Palestina untuk menangani sejumlahpersoalan di kamp pengungsi dan menjamin kebutuhan para pengungsi di tengahkondisi krisis yang menimpa para pengungsi di kamp-kamp pengungsian Libanonungkap Thaha.
Komunikasiterus dibangun dengan ketua komisi dialog Hasan Manimanah guna mengaktifkandraf Palestina namun kekosongan pemerintahan telah memicu kebekuan dalamberbagai persoalan.
Setelahpemerintah mendapatkan kepercayaan rakyat maka dialog terkait visi Palestina &ndashLibanon harus diaktifkan kembali dan diterjemahkan dalam realitas kebijakanterutama di kamp-kamp pengungsian.
Di tengahkonspirasi Deal of Century kami tegaskan kepada pemerintah Libanon bahwa parapengungsi Palestina menolak pindah kewarganegaraan dan tetap mempertahankanidentitas Palestina dan hak kepulangan ke Palestina. (mq/pip)
