Kepala BiroPolitik Gerakan Perlawanan Islam Hamas Ismail Haniyah menegaskan bahwa pihaknyamenolak mutlak rencana Presiden AS Donald Trump soal perdamaian di Timur Tengahdikenal dengan sebutan &ldquoKesepakatan Abad Ini&rdquo (Deal of Century). Dia menegaskanbahwa rencana tersebut merupakan agresi Amerika dan arogansi Zionis.
Haniyahmengatakan &ldquoRencana Trump ini mewakili sudut pandang Israel memberangus hak-hakdasar rakyat Palestina yang dijamin oleh legitimasi internasional. Terutama adalahhak kami untuk memiliki negara merdeka yang berdaulat penuh dan al-Quds sebagaiibukotanya. Juga hak rakyat kami untuk kembali ke tanah yang mereka tinggalkankarena diusir secara paksa. Serta penegasan hak kami atas semua sumber dayaalam kami termasuk air dan gas yang sengaja dicuri oleh musuh (Israel).”
Haniyahmenjelaskan bahwa rencana Trump tersebut bertujuan untuk menyelamatkanNetanyahu dan Trump dari kemungkinan kekalahan keduanya dalam pemilihan mendatangdengan mengorbankan hak-hak rakyat Palestina.
Pelanggaranhukum internasional
Dia mengatakan&ldquoKami tidak menerima kalau al-Quds dipamerkan di bazar Amerika-Israel atau menjadikanrakyat Palestina berubah menjadi pemukin yang bukan warga negara tinggal dighetto (kantong-kantong terisolasi) yang terpisah yang diperintah oleh rezimapartheid mirip dengan apa yang terjadi dalam sistem apartheid di AfrikaSelatan.&rdquo
Dia menjelaskanbahwa rencana Amerika ini melanggar semua hukum resolusi dan normainternasional. Hal ini tidak hanya membahayakan isu Palestina saja akan tetapijuga mengancam perdamaian dan keamanan internasional serta membuka pintu bagisemua opsi. Karena rencana ini menutup pintu bagi rakyat Palestina untuk mengharapkanmasa depan yang lebih baik. Hal ini yang mendorong rakyat Palestina ke lingkaranfrustrasi dan keputusasaan terhadap kemampuan komunitas internasional untuk membeladan menolong mereka bersikap adil untuk mereka dan merealisasikan mimpinya.
Dan Haniyahmenambahkan bahwa rencana ini sama saja menuangkan minyak pada kebakaran yang sedangberkobar di kawasan. Mengingat bahwa masalah Palestina dan konflik Arab-Israeladalah masalah utama bagi masyarakat di kawasan ini. Karena penjajah Israeladalah salah satu penyebab paling penting dari gejolak dan kekacauan yangterjadi dii dalamnya.
Diamemperingatkan agar tidak berurusan dengan rencana ini atau mendukungnya. Dia menyerukanuntuk memboikotnya. Menganggapnya seolah tidak ada. Bekerja dengan serius untukmengambil semua kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk mencegahpelaksanaan rencana ini termasuk semua cara konfrontasi.
Haniyah menegaskanbahwa siapa pun yang setuju dengan rencana ini akan membayar harga yang mahal. Karenapenjajah Israel tidak bisa mengalahkan Palestina dan tidak akan bisa memenangkankekuatan-kekuatan regional atas yang lain. Tidak ada keselamatan atau perlindunganbagi siapa pun.
Haniyahmenyatakan terima kasih kepada negara-negara lembaga-lembaga para elit dan masyarakatyang menolak rencana Amerika-Israel ini. Dia juga berterima kasih kepada parapemilik gagasan aksi &ldquoFajar Agung&rdquo (yang menggalang mobilisasi shalat subuh diMasjid Al-Aqsha) penduduk Al-Quds Gaza Tepi Barat dan yang tersebar diseluruh dunia.
Program terpadu
Haniyahmengatakan bahwa tanggapan terhadap rencana tersebut dilakukan dengan programterpadu untuk membebaskan Tepi Barat dan mendirikan sebuah negara yang mampumempertahankan diri tanpa syarat apa pun.
Dia menegaskan bahwasenjata perlawanan tidak bisa diletakkan karena sebuah rencana atau kompromipolitik apa pun. Dia mengatakan &ldquoKami akan akan terus melanjutkan strategimembangun kekuatan hingga mencakup Tepi Barat dan al-Quds sehingga kami dapatmembebaskan tanah air kami dan mengamankan hak kembali bagi rakyat kami (yangada di pengungsia).&rdquo
Karena itu diamenuntut Otoritas Palestina untuk membatalkan perjanjian-perjanjian dankoordinasi keamanan dengan penjajah Israel dan untuk meluncurkan perlawananrakyat berskala besar yang meningkatkan beban bagi penjajah Israel. Dia jugameminta Otoritas Palestina agar melepaskan tangan rakyat di Tepi Barat dan mencabutsanksi yang diberlakukan pada rakyat Palestina di Gaza.
Haniyahmenekankan bahwa Hamas mendukung sikap (Presiden Otoritas) Abu Mazen (MahmudAbbas) yang menolak rencana Trump. &ldquoAkan tetapi kami ingin pernyataan ituberubah menjadi tindakan&rdquo tegasnya menambahkan.
Haniyah menyerukankepada Otoritas Palestina untuk menjadikan rencana ini sebagai peluang untukmenutup pintu perundingan. Karena rencana Trump itu adalah bukti runtuhnyaproyek perundingan tersebut. Dia menjelaskan bahwa hanya konfrontasi yang akanmelindungi dan mempertahnkan hak-hak rakyat Palestina.
Dia meminta OtoritasPalestina kembali mengirimkan surat pemberitahuan baru ke Jaksa Umum di MahkamahPidana Internasional mengenai keputusan baru Israel untuk mencaplok tanah diTepi Barat dan al-Quds.
Dia juga memintaOtoritas Palestina untuk segera menyerukan digelar Pra-Peradilan di MahmakahInternasional untuk memutuskan permintaan yang diajukan jaksa mengenaiyurisdiksi regional mahkamah sehubungan dengan Palestina.
Dia menegaskan perlunyameminta kepada Majelis Umum PBB dan Dewan Hak Asasi Manusia untuk mengeluarkanresolusi yang menegaskan hak pengungsi Palestina yang terusir dari rumah merekapada tahun 1948 untuk kembali dan mendapatkan kompensasi sesuai dengan ResolusiMajelis Umum PBB No. 194.
Rencana Trump TidakAkan Mengakhiri Konflik
Haniyah menjelaskanbahwa rencana Trump tersebut tidak akan mengakhiri konflik tetapi lebih kepadamemulai tahap baru di dalam konflik tersebut. Dan hak-hak rakyat tidak dapatdiganggu oleh konspirasi musuh dan persekongkolan saudara-saudaranya.
Haniyah menegaskanbahwa rencana Trump ini menarget seluruh Palestina. Dan seluruh Palestina akanberusaha menjatuhkannya di Gaza Tepi Barat al-Quds tempat-tempat pengungsiandan mereka yang tersebar di seluruh dunia.
Dia menjelaskanbahwa Hamas bersama dengan semua orang merdekat dan bebas di dunia bersobsesiuntuk mengakhiri ketidakadilan historis yang dipaksakan pada rakyat Palestinaini. Dia menyatakan kesiapannya sebagai bagian dari rakyat Palestina untukbekerja sama dengan komunitas internasional guna menyelesaikan konflik dengansemua cara dan pilihan yang mungkin sesuai dengan hukum internasional bagibangsa-bangsa dalam menghadapi pendudukan dan penjajahan. (was/pip)
