Kelompok-kelompokdi Palestina mengecam pertemuan Ketua Dewan Otoritas Sudan Abdul Fattah al-Burhandengan PM Israel Benjamin Netanyahu kemarin Senin di Uganda.
Juru bicaragerakan Hamas Hazem Qassem mengatakan dalam sebuah pernyataan pers bahwa pertemuannormalisasi ini semakin mendorong aksi pendudukan untuk melanjutkan kejahatandan agresi terhadap rakyat Palestina dan melanggar kesucian-kesucian umat Islamdan bangsa Arab serta mendorong Israel dan pemerintahan Amerika untuk terus mengingkarihak-hak sah rakyat Palestina.
Hazem menekankanbahwa pendudukan Zionis adalah ancaman terbesar bagi keamanan nasional Arab. Merekamelakukan tindakan permusuhan hak-hak historis bangsa Palestina. Rangkaiannormalisasi yang hanya melayani pendudukan Israel dan ambisi ekspansionisnyaharus dihentikan. Sebab pasti itu bertentangan dengan kepentingan bangsa Arab dankeamanan nasional mereka.
Hazem menadaskanbahwa komponen bangsa pada tingkat resmi dan rakyatnya dituntut menghadapiproyek Zionis yang dibangun atas tindakan memerangi semua upaya kemajuan Arabdan menghadapi politik yang memusuhi prinsip-prinsip dan identitas bangsanya.
Jihad IslamiMengecam
Kecaman yangsama disampaikan Jihad Islami. Gerakan Jihad Islam sangat mengutuk pertemuan al-Burhandengan perdana menteri musuh kriminal Zionis Benjamin Netanyahu.
Dalamsiaran persnya gerakan JI mengatakan &ldquoPertemuan ini tidak merepresentasikansikap orsinil yang terkenal dari rakyat Sudan yang termasuk di antara yangpaling mendukung dan mendukung perjuangan dan perlawanan Palestina.&rdquo
JI menambahkan”Pertemuan penuh dosa ini merupakan sikap membelot dan murtad terhadapsikap asli bangsa Arab Sudan dan terhadap tiga kesetiaan &ldquoTidak&rdquo Khartoum yangmasih menjadi sikap konstanta Arab paling penting yang mewakili denyut nadibangsa Arab dan suara mereka dalam menolak normalisasi dan mengkriminalisasihubungan dengan musuh Zionis.”
JI menyerukanrakyat Sudan kelompok-kelompok yang ada di sana yang masih hidup dan kaumrevolusioner bebas untuk menolak dan mengutuk pertemuan ini dan untuk berdiri menghadapisegala upaya sabotase sikap asli Sudan.
FrontRakyat untuk Pembebasan Palestina Serukan Hadang Normalisasi
FrontRakyat untuk Pembebasan Palestina juga mengecam pertemuan itu dan menyerukankepada rakyat dan pimpinan Sudan dan gerakan nasional mereka untuk mengutukpertemuan ini dan menghadapi langkah-langkah normalisasi apa pun yang akanberdampak.
FrontRakyat menegaskan dalam sebuah pernyataan bahwa pertemuan Burhan denganNetanyahu melanggar kepentingan utama rakyat Sudan dan sikapnya yang tidak pernahberhenti mendukung rakyat Palestina dan keterlibatan banyak putranya dibarisan perlawanan Palestina.
Front Rakyatmengatakan bahwa pertemuan ini dilakukan sehari setelah berakhirnya pertemuanpara menteri luar negeri Arab yang menolak Kesepakatan Abad Ini (Deal ofCentury). Pertemuan itu dinilai sebagai kepalsuan sikap yang dinyatakan beberapanegara Arab mengenai hak-hak Palestina dan Arab.
Diamenjelaskan bahwa ini menunjukkan “tingkat kepatuhan dan kepatuhanterhadap kebijakan dan rencana permusuhan yang menargetkan kepentingantertinggi bangsa Arab likuidasi tujuan Palestina dan normalisasi Arab denganentitas Zionis.”
FrontRakyat Palestina  meminta pemerintahSudan menghentikan kejahatan normalisasi yang ditunjukkan oleh Al-Burhan dalampertemuannya dengan Netanyahu agar status persaudaraan Sudan tetap lestari dan menunjukkankesetiaan KTT Arab yang diadakan di Khartoum setelah kekalahan 1967 yang menolaktiga hal tak ada perdamaian tak ada pengakuan tak ada perundingan dengan Israel.
Erekat:Pertemuan itu Menusuk Rakyat Palestina dariBelakang
Sementara ituSaeb Erekat Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menilaipertemuan itu “menusuk rakyat Palestina dari belakang dan terang-terangan keluardari Prakarsa Perdamaian Arab pada saat pemerintahan Presiden Donald Trump danPerdana Menteri Israel Netanyahu berusaha mengambil alih isu Palestina dan menganeksasiYerusalem dan Masjid Al Aqsa serta Gereja Al-Kiyamat. Juga dinilai menganeksasiwilayah negara Palestina yang diduduki seperti yang terjadi dalam aneksasiGolan Arab Suriah yang diduduki.”
Erekat menekankanbahwa masalah Palestina adalah masalah Arab dan tidak ada yang bisa menukarkepentingannya dengan mengorbankan hak-hak nasional sah rakyat Palestina. (at/pip)
