Seorang pejabat PBB menyerukan penyelidikan independendan tidak memihak terhadap para korban serangan Israel di Gaza.
“34 orang tewas di Gaza termasuk anak-anak danperempuan selama agresi Israel terbaru di Jalur Gaza antara 12 dan 14November” kata Jimmy McGoldry koordinator kemanusiaan PBB untukPalestina dan wakil koordinator khusus untuk proses penyelesaian Timur Tengah.”Jelas ada tragedi besar di sana. (Itu) menewaskan seluruh keluarga dalamsalah satu serangan.”
“Saya pikir harus ada investigasi independen dantidak memihak terhadap peristiwa-peristiwa ini.”
Pada deklarasi AS baru-baru ini tentang legalitaspermukiman Israel koordinator PBB mengatakan: “Ini adalah pelanggaranhukum internasional dan hambatan untuk mencapai perdamaian abadi dan inisangat disayangkan&rdquo ungkapnya.
Dia mengatakan keputusan untuk memperbarui mandat BadanBantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) selama tiga tahunadalah sangat penting sebagai akibat dari pemungutan suara Negara Anggota yangmenunjukkan dukungan kuat untuk badan PBB ini.
Bulan ini Dewan Keamanan memperbarui mandat operasiBadan UNRWA hingga 2023 di mana 170 negara memberikan suara mendukungresolusi dua negara menentang (Amerika dan Israel) dan 7 negara abstain.
Saat ini ada kekurangan $ 89 juta (dalam anggaran UNRWA).Sementara organisasi telah menerima janji lain sebesar $ 110 juta tetapi belumdibayar” kata McGoldry.
Dia melanjutkan “Ada 200 juta dolar tidak didapatkanoleh Badan yang seharusnya didedikasikan untuk layanan dasar untuk UNRWA. Ia menekankantidak ada alternatif lain untuk UNRWA.”
Koordinator PBB Jimmy McGoldry menyebutkan “Caraorang hidup di Gaza dan kondisi yang harus mereka tanggung menegaskan situasinyasangat tragis.
Dia menambahkan “Saya ada di sana minggu lalu adarasa frustrasi ada kemarahan karena pengepungan yang mencekik. Blokade Israelsejak 13 tahun yang lalu mengakibatkan peningkatan yang signifikan dalamkemiskinan dan pengangguran di sektor padat penduduk.
Mengenai situasi politik internal di Palestina McGoldrymengatakan”Saya pikir masalah rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas masihjauh meskipun ada usulan untuk mengadakan pemilihan di masa depan.
Sejak 2007 telah terjadi perpecahan politik Palestinaantara Fatah dan Hamas. Sudah banyak mediasi dan kesepakatan namun belumberhasil mengakhirinya.
Kedua gerakan itu menandatangani perjanjian rekonsiliasiterbaru di Kairo pada 12 Oktober 2017 tetapi itu tidak dilaksanakan karenaketidaksepakatan atas beberapa masalah termasuk pemberdayaan pemerintah diGaza dan arsip pegawai Jalur Gaza yang ditunjuk Hamas.(asy/pip)
