Khaled AbuArafeh mantan menteri urusan al-Quds mengatakan bahwa penjajah Israel sedangmemetik buah dari rencananya melakukan yahudisasi al-Quds yang dibuat sejak lebihdari 40 tahun dalam konteks sikap diam dan ketidak pedulian Arab normalisasidan tindakan Otoritas Palestina yang membatasi kegiatan-kegiatan rakyat Palestina.
Dalam sebuahwawancara dengan Pusat Informasi Palestina Abu Arafa mengatakan bahwa penjajahIsrael sudah merencanakan untuk mencapai tahap yahudisasi dan pembatasanterhadap warga al-Quds seperti sekarang ini yang meliputi berbagai aspekkehidupan mereka tempat-tempat suci tanah pendidikan kesehatan perumahanserta semua yang berkaitan dengan tanah suci al-Quds.
Mantan menteri Palestinaini menekankan perlunya gerakan nasional yang komprehensif dari faksi-faksiPalestina untuk menyepakati sebuah proyek untuk memperkuat gerakan nasionalPalestina serta berhenti memuji pihak-pihak yang berdiri sehati denganpenjajah Israel.
Dia mengisyaratkanbahwa “situasi di al-Quds yang diduduki penjajah Israel tidak ada pertandabaik mengingat gerakan Israel yang sedang berlangsung untuk melakukanyahudisasi.” Pada saat yang sama dia menegaskan “Warga al-Qudsmereka adalah yang terdepan dalam membela dan mempertahankan al-Quds dan MasjidAl-Aqsha.”
Dia menambahkan”Penjajah Israel telah menyusun rencana komprehensif untuk melakukanyahudisasi wilayah Palestina. Utamanya adalah tempat-tempat suci Islam danKristen serta Masjid Al-Aqsha. Sekarang ini setelah berjalan 40 tahun rencanadibuat penjajah Israel sedang memetik buah dari rencana tersebut.&rdquo
Lebih lanjutdia mengatakan “Dalam mewujudkan rencananya penjajah Israel terbantu olehtidak adanya elit politik resmi dan populer di tingkat regional dan terbantu oleh kerja sama rezim-rezim Arab dengan penjajah Israel serta oleh kesibukandan keasyikan Otoritas Palestina yang tidak memberikan perangkat sedikitpunbagi warga al-Quds untuk bisa bertahan dan berjuang melawan rencana yahudisasipenjajah Israel di kota al-Quds.&rdquo
&ldquoNormalisasiPembunuh”
Mantan menteri urusanal-Quds ini mengutuk normalisasi Arab yang terjadi dengan negara penjajahIsrael serta tidak adanya dukungan Arab untuk Palestina dan warga al-Quds. Diamengatakan “Ini adalah normalisasi pembunuh. Karena membolehkan penjajah Israelmerampas tanah Arab dan melakukan yahudisasi tempat-tempat suci Islam danArab.”
Dia menekankanbahwa perjanjian Oslo perjanjian-perjanjian dan negosiasi Otoritas Palestinadengan penjajah Israel yang gagal adalah yang telah menanam benih normalisasidan pertemuan dengan orang-orang Arab di meja bundar untuk menjadi pohonnormalisasi secara terang-terangan.
Abu Arafah menyatakanbahwa pelanggaran-pelanggaran penjajah Israel yang terus-menerus “dilakukansecara menggebu dan belum pernah terjadi sebelumnya” di al-Quds dibelakangnya adalah institusi resmi penjajah Israel dan organisasi-oerganisasi permukimanYahudi serta diberi perlindungan penuh oleh peradilan militer Israel.
Dia menjelaskanbahwa “masalah internal Israel” terutama masalah Perdana Menteri dijadikanoleh orang-orang Israel dan partai-partai Israel untuk mencapai kemajuan dalamprogram pembangunan dan perluasan permukiman-permukiman ilegal Yahudi denganmengorbankan persoalan Palestina dan tempat-tempat suci di al-Quds.
Dia menekankanbahwa penjajah Israel memaksakan sebuah fase pada masalah Palestina di al-Qudsfase yang “gelap dan hitam di tengah-tengah eskalasi Israel yang berbahaya”.Dia menyatakan bahwa “permainan berbahaya saat ini adalah untukmendelegitimasi Yordania sebagai sponsor dan pemegang mandat atas al-Quds dan dipindahkanke Arab Saudi.”
Dia menegaskan bahwasemua warga al-Quds sedang membayar harga yang mahal dalam membela dan mempertahankanal-Quds. Namun mereka tidak ragu-ragu untuk melakukannya. Mereka telah berhasilmenghadapi berbagai konspirasi dan persekongkolan penjajah Israel.
Abu Arafahmengatakan “Warga al-Quds telah memberikan contoh yang luar biasa dalammempertahankan rumah tanah dan Masjid Al-Aqsha yang diberkati dengan usiapekerjaan dan mata pencaharian mereka. Yang dituntut dari mereka tidak lebihdari itu. Namun ini tidak membebaskan peran para elit dan institusi-institusidari tanggung jawab apa pun terhadap al-Quds dan tempat-tempat suci.”(was/pip)
