Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwapersetujuan Israel untuk mendirikan 2342 unit pemukiman baru di Tepi Barat terjajahhanyalah contoh baru dan jelas dari kebijakannya untuk mengubah komposisidemografis wilayah tersebut.
Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan hal ini dalamsebuah pernyataan pers bahwa peningkatan jumlah unit pemukiman yahudi yangdisetujui oleh otoritas Israel pada tahun 2019 sebesar 50% seperti tahun lalu.Hal ini mengindikasikan secara jelasdari tujuan Israel untuk menghancurkan ide solusi dua negara.
Turki menekankan kebijakan Israel yang terus melanggar hak-hak dasar rakyat Palestinadengan mengabaikan dan melecehkan hukum internasional menyerukan semua anggotakomunitas internasional untuk mengambil tanggung jawabnya dalam membela hak-hakrakyat Palestina ditengah ketidakadilan penjajah Zionis selama ini.
Sebelumnya para peneliti dan pakar hukum dalam work shopyang digelar di ibukota Turki Istanbul menyerukan untuk membentuk frontpembela hukum Arab bersatu guna membela hak-ahk pengungsi Palestina danmeningkatkan upaya diplomasi internasional dan membangun lobi-lobi yang bisamembela hak ini.
Para peserta work shop merekomendasikan penguatan upayaArab guna mengokohkan perjuangan pengungsi Palestina di luar dan di dalamserta bekerja menghambat normalisasi dengan penjajah Israel yang mengabaikanhak-hak Palestina.
Work shop digelar dengan tema: &ldquoKampanye InternasionalUntuk Membela Hak Kepulangan Pengungsi&rdquo dalam rangkaian agenda konferensi parapembela Baitul Maqdis dan Palestina ke 11.
Work shop membahas sejumlah inisiatif membela parapengungsi Palestina dalam menghadapi tantangah yang menerpa persoalanPalestina yang dikenal dengan Deal of Century gagasan Amerika sepertidilaporkan asosiasi Turki untuk Palestina: Vidar via jejaring social facebook.
Peneliti urusan pengungsi Ibrahim Ali menjelaskankondisi terkini yang dialami para pengungsi Palestina di Suriah Libanon Iraqdan Jordania.
Ibrahim menyebutkan berkurangnya jumlah pengungsi diSuriah pasca meletusnya konflik tahun 2011 dari 530 ribu pengungsi menjadi 450ribu menurut data lembaga urusan pengungsi PBB (UNRWA). (asy/pip)
