KomitePemantau Palestina di Libanon menyerukan untuk menggelar aksi unjuk rasabesar-besaran pada Rabu sore besok menolak kebijakan kementerian tenaga kerjaLibanon jelang sidang cabinet pemerintah untuk mendiskusikan kebijakantersebut.
Dalamrilis yang diterima Pusat Informasi Palestina Komite menegaskan penolakanterus berlanjut dan mengapresiasi kegigihan warga Palestina melawan kebijakanzalim selama lima pekan terakhir.
Komitemenyerukan kepada segenap elemen Palestina untuk bergabung dan tidakmenghiraukan semua upaya menghalangi rencana aksi yang memecah belah persatuandi kalangan pengungsi Palestina.
Tuntutanyang diajukan adalah menghapus kebijakan dan mengalihkan persoalan kepada dewankementerian dan menghapus visa kerja bagi para pengungsi Palestina.
Seruanini sebagai pesan langsung kepada segenap elemen Palestina di Libanon yangmenegaskan tuntutan penghapusan kebijakan kementerian tenaga kerja.
Ditegaskanbahwa hak berkerja merupakan hak kemanusiaan bagi setiap orang dan bagian dariHAM secara umum.
Secaranatural pengungsi Palestina yang telah menetap di Libanon sejak 70 tahun laludan menunaikan kewajibannya maka berhak mendapatkan pekerjaan.
Komitemenegaskan dukungannya terhadap tuntutan hak mendapatkan pekerjaan dan tidakmenunda-nundanya.
Pada6 Juni lalu kementerian tenaga kerja Libanon melakukan kampanye penanggulangantenaga kerja illegal untuk menekan tingginya angka penangguran.
Di antarakebijakan yang diambil membekukan lembaga yang disewa pihak asing yang tidakmemiliki visa kerja dan melarang lembaga bisnis milik asing dan mengharuskanlembaga tersebut agar menyerap 75 persen pegawai Libanon. (mq/pip)
