Delegasikonferensi rakyat Palestina di luar negeri bertemu PM Libanon  Saad al-Hariri di kantor pemerintahanBeirut dan memintanya untuk segera menyelesaikan krisis tenaga kerja danmenjamin hak-hak pengungsi Palestina.
Delegasiyang bertemu Hariri terdiri dari wakil sekjen konferensi rakyat Hisyam AbuMahfudz bersama anggota koferensi Majid al-Zeir dan Adil Abdullah penanggungjawab urusan perwakilan dan profesi.
Jugadihadiri mantan menteri Hasan Munaimanah ketua dialog Libanon &ndash Palestina dananggota dewan kota Beirut Mughir Sanjabah yang merangkap sebagai kepalalembaga internasional pembela serikat pekerja Palestina cabang Libanon.
Pertemuanmembahas dampak dari kebijakan menteri tenaga kerja terhadap pengungsiPalestina di Libanon dan meminta agar tidak memasukan pengungsi Palestinadalam keputusan tersebut.
Delegasikonferensi menyerukan untuk segera mengakhiri krisis saat ini yang dipicukeputusan menteri tenaga kerja dan menjamin hak-hak pengungsi Palestina diLibanon.
Delegasimengapresiasi sikap resmi dan rakyat Libanon yang menolak deal of century dansegenap proyek yang menyerang persoalan Palestina dan hak-hak bangsa Palestina.
PengungsiPalestina di Libanon menolak proposan pindah kewarganegaraan dan berpegangkepada hak kepulangan ke Palestina tegas delegasi.
Sementaradi pihak Libanon PM Hariri menegaskan kesatuan visi Libanon terkait persoalanpengungsi Palestina di Libanon yang telah diterbitkan terkait kelompok kerja Libanontahun 2017 yang telah disetujui kekuatan Libanon sebagai referensi interaksidengan pengungsi Palestina di Libanon dan krisis akibat keputusan kementeriantenaga kerja.
Haririmenyebutkan krisis aturan tenaga kerja tengah dalam tahap penyelesaian yangakan dibahas dalam sidang pemerintah Libanon mendatang dan segera dirilis.
PMLibanon menegaskan persoalan pengungsi Palestina tidak boleh dilibatkan dalampentas politik sehingga perlu segera menyelesaikan krisis keputusan tenagakerja terkait pengungsi Palestina di Libanon sesuai visi Libanon bersatu. (mq/pip)
