Sebuah langkahbaru dilakukan pemerintah Presiden AS Donald Trump menuju Yudaisasi al-Quds danmemisahkan kota suci tersebut dari lingkungan Arab dan Islam sekitarnya untukkemudian diserahkan kepada Israel.
Setelah mendeklarasikanal-Quds atau Yerusalem sebagai ibukota entitas penjajah Zionis Israel pada 7Desember 2017 pemindahan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke al-Quds pada 15Mei 2018 (hari di mana terjadi pembantaian di perbatasan timur Gaza yangmengakibatkan 70 warga gugur) kini Amerika Serikat memutuskan untuk mengurangiperwakilan diplomatiknya di Palestina. Yaitu dengan menggabungkan konsulatjenderalnya di al-Quds (untuk melayani rakyat Palestina) dengan Kedutaan Besar ASuntuk Israel (yang dipindahkan pada 15 Mei 2018).
Satu perwakilan
Langkah yang dikecamoleh Palestina ini diumumkan oleh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Oktoberlalu. Dia mengatakan &ldquoKami sedang mengusahakan untuk satu perwakilan.&rdquo
Seorang pejabatAS mengatakan kepada Reuters beberapa hari yang lalu bahwa penggabungan iniakan berlangsung pada 4 Maret 2019 (sudah dilakukan). Dia menjelaskan bahwagedung konsulat jenderal Amerika untuk Palestina yang dibangun 175 tahun yanglalu tersebut akan menjadi rumah duta besar AS untuk entitas penjajah Israel.
Sementara itu jurnalisIsrael Barak Ravid mengatakan bahwa penutupan konsulat jenderal Amerika untukPalestina di al-Quds ini akan memengaruhi status dan situasi orang-orang Palestina.Pelayanan yang selama ini diberikan kepada mereka akan berkurang. Di manaseorang asisten konsul akan bertanggung jawab atas unit urusan Palestina di KedutaanBesar AS untuk Israel.
Diamelanjutkan “Pejabat yang bertanggung jawab pada unit urusan Palestina initidak berada secara langsung di bawah duta besar tetapi secara hierarki akanberada di bawah wakil duta besar. Laporan-laporan khusus tentang urusanPalestina tidak akan dikirim langsung ke Washington tetapi akan dikirim melaluikedutaan AS di Israel.”
Sikap berbagaipihak
SekretarisKomite Eksekutif PLO Saeb Erekat mengecam keputusan penutupan konsulat Amerikauntuk Palestina di al-Quds ini. Dia menyebut keputusan tersebut sebagai buktiterbaru kerja sama Trump dengan Israel untuk mewujudkan &ldquoIsrael Raya&rdquo daripada untukmencapai solusi dua negara.
Ditanya tentangmerger tersebut juru bicara Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas NabilAbu Rudeina mengatakan &ldquoApapun tidak ada yang berubah dari sudut pandangPalestina. Merger ini adalah paku terakhir untuk menusuk peti mati prosesperdamaian.&rdquo
Sementara itu anggotaKomite Eksekutif PLO Tayseer Khalid menggambarkan langkah AS itu sebagaikeputusan yang “memusuhi” rakyat Palestina.
Makna-maknapolitik besar
Adel Shedidseorang peneliti spesialis urusan Palestina mengatakan “Keputusan untukmenutup konsulat jenderal Amerika untuk Palestina di al-Quds danmengintegrasikannya ke Kedutaan Besar AS serta mengubahnya menjadi lingkup kecildi bawah duta besar Amerika mengandung makna-makna politik besar yangmencerminkan visi agama sayap kanan radikal di wilayah Palestina.&rdquo
Keputusan itujuga merupakan penolakan Amerika terhadap hak-hak politik kolektif rakyatPalestina. Menurut Shedid keputusan ini juga refreksi pengadopsian visi agama ultrakanan Yahudi yang menolak pendirian entitas negara Palestina yang independendi wilayah Palestina.
Menurutnya inimerupakan pengakuan Amerika tentang aneksasi wilayah Palestina yang diduduki danpenduduknya ke entitas penjajah Israel. Urusan dengan penduduk Palestinadilakukan kedutaan Amerika untuk Israel dengan tingkat pelayanan rendah yangdilakukan oleh unit kecil yang berada di bawah kedutaan besar Amerika untukIsrael di al-Quds. Dengan keputusannya ini Amerika menjadi payung pendukunguntuk mengubah Israel menjadi negara pendudukan kolonialis rasis yangmempraktikkan diskriminasi rasial dengan mengendalikan semua wilayah geografiPalestina dengan memberlakukan undang-undang rasis pada warga Palestina yang berbedadengan undang-undang yang diberlakukan pada orang Yahudi.
Dia menyatakan bahwalangkah Amerika ini sejalan dengan UU Kebangsaan Yahudi yang disahkan oleh parlemenIsrael &ldquoKnesset&rdquo beberapa bulan yang lalu yang membatasi hak-hak politiknasional kolektif hanya untuk orang-orang Yahudi saja di seluruh wilayah yangterletak antara Sungai Yordan dan Laut Mediterania yang disebut “TanahIsrael”.
Puncak sikapAmerika
Adapunspesialis masalah Amerika Hussein al-Deek menegaskan bahwa sikap Amerika inimerupakan puncak dari sikap resmi Amerika sejak Presiden Trump masuk GedungPutih dalam mendukung secara absolut pada blokade yang diberlakukan Israel terhadapPalestina.
Hussein mengatakan&ldquoIni adalah kelanjutan dari langkah-langkah sebelumnya yang dilakukan Amerikaseperti pengakuan al-Quds sebagai ibu kota Israel pemindahan kedutaan dari TelAviv ke al-Quds penghentian bantuan keuangan dan blokade ekonomi.&rdquo
Dia menjelaskanbahwa langkah ini adalah pesan kepada Netanyahu dan orang-orang Israel dalamrangka melaksanakan janji Trump kepada Netanyahu.
Dia juga menyatakanbahwa langkah itu untuk memuaskan kelompok kanan Kristen di Amerika Serikatuntuk basis pemilihan untuk Presiden Trump dan bagian dari kampanye pemilihanumum pada tahun 2020. (was/pip)
