Tue 6-May-2025

Parlemen Kuwait: Non-Normalisasi dengan Israel adalah Prinsip Kami

Kamis 21-Februari-2019

Parlemen Kuwaitmenegaskan bahwa dasar-dasar dan pilar-pilar kebijakan luar negeri Kuwait didasarkan pada prinsip non-normalisasi atau tidak melakukan normalisasi hubungandengan “entitas Zionis”. Tanggapan ini dipicu atas kekikutsertaan WakilMenteri Luar Negeri Kuwait Khalid Al-Jarallah dalam foto bersama para delegasiperserta selama Konferensi Warsawa dengan Perdana Menteri Israel BenjaminNetanyahu.

Hal tersebutdisampaikan Ketua Komisi Urusan Luar Negeri Parlemen Kuwait AbdulkarimAl-Kandari Rabu (20/2/2019) usai pertemuan komite parlemen yang dihadiri KetuaMajelis Nasional Marzouq Ali Al-Ghanim Menteri Luar Negeri Sheikh SabahAl-Khaled dan wakilnya Khaled Al-Jarallah untuk membahas partisipasi delegasiKementerian pada Konferensi Warsawa.

Al-Kandarimengatakan “Pertemuan itu tegas dan mendalam. Kementerian Luar Negerimemberikan penjelasan lengkap dan terperinci tentang partisipasi delegasinyadalam konferensi Warsawa.”

Dia menambahkanbahwa ada pesan langsung dari anggota komite parlemen kepada Kementerian LuarNegeri tentang penolakan rakyat. Dia menyatakan bahwa bahwa persoalan Palestina”adalah hal mendasar di Kuwait dan sama ssekali tidak dapatdiabaikan.”

Al-Kandarimemperingatkan bahwa “setiap kenetralan sikap Kuwait pada masalahnormalisasi dengan entitas Zionis akan mengarah pada akuntabilitas langsung”.Dia menegaskan “Siapapun tidak boleh menyeret Kuwait ke masalahnormalisasi dengan entitas Zionis atau mendapat manfaat dari kehadiran Kuwaitdalam konferensi ini secara khusus.”

Dia menekankanperlunya Kementerian Luar Negeri untuk mengambil tindakan pencegahan yangdiperlukan di masa depan dan berhati-hati terhadap masalah seperti ini. Dia menyatakanbahwa dalam pertemuan dengan komisi parlemen ini Kementrian Luar Negeri memaparkanposisi Kuwait di PBB terhadap masalah Palestina yang menegaskan penolakannegara Kuwait terhadap normalisasi dengan Israel serta membahasmasalah-masalah regional yang penting.

Dia menyatakanbahwa pihaknya juga akan mengundang Kementerian Perdagangan dan Informasi untukmenyelesaikan masalah ini guna memperkuat arah untuk tidak melakukan normalisasidengan entitas Zionis. (was/pip)

Tautan Pendek:

Copied