Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Palestina Ziad Tsabet mengumumkantentang kebijakan pemotongan gaji 400 guru dan karyawan di sektor pendidikan diGaza.
Dalam aksi yang digelar para guru dan pegawai kependidikanmemprotes kebijakan pemerintahan Ramallah Tsabet mengataka kebijakan ini akanmemiliki dampak negatif dan serius pada proses pendidikan terutama setelah serangkaiansanksi yang diberlakukan seperti wajib pensiun dini dan pembatasan keuanganpada guru di Jalur Gaza.
Ia menegaskan keputusan pemotongan gaji pegawai dan guruini tidak ada landasan hukumnya dan tidak bermoral. Siapaun yang inginmengembangkan pendidikan tidak dapat mengikuti keputusan zalim ini yang tentudalam rangka berkhidmat pada Israel dan perpecahan internal.
Dia menyerukan kepada negara-negara di dunia danlembaga-lembaga yang peduli dengan hak asasi manusia dan anak-anak untukmendesak pengembalian gaji guru dan semua karyawan demikian juga dengantunjangan untuk para syuhada tawanan dan terluka selain mengakhiri sanksi danblokade Gaza.
Dalam konteks yang sama Kementerian Kesehatan di Gazamenyebutkan pemotongan gaji staf medis dan pelayanan publik di Jalur Gaza sangatzalim dan tak berprikemanusiaan.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Ashraf al-Qadramengumumkan pada hari Senin (11/2) tentang pemotongan gaji bagi 263 petugas kesehatansebuah pelanggaran nyata terhadap hak atas kesehatan dan tentunya sangat membahayakannyawa pasien.
Menurut laporan hak asasi manusia menyebutkan sekitar5043 pegawai Otoritas Palestina asal Jalur Gaza yang bekerja di sektor sipildan militer pada Selasa 5 Februari 2019 dikejutkan dengan kebijakan mendadakpemerintahan Otoritas Palestina yang tidak memberi hak jatah makan mereka yangbiasa dikirimkan ke rekening bank mereka mulai Januari 2019 dengan dalih karenaafiliasi atau dukungan terhadap aliran Reformasi Demokratik di gerakan Fatahyang dipimpin Mohammed Dahlan juga atas dukungan mereka terhadap gerakan Hamasdan Jihad Islam.
Sejak 2007 Otoritas Palestina terus melanjutkanserangkaian pemotongan gaji untuk semua kementerian dan lembaga pemerintahsebagai bagian dari kebijakan hukuman kolektif dan diskriminasi rasial terhadapGaza.(asy/pip)
