Direktur UrusanGlobal Amnesty International Sima Joshi mengungkapkan bahwaperusahaan-perusahaan raksasa pariwisata teah mendorong perluasan permukiman-permukimanIsrael dan mengambil keuntungan dari kejahatan perang ini.
Dalam siaranpers yang dirilis Rabu (30/1/2019) Joshi mengatakan bahwa perusahaan-perusahaanraksasa penyedia pemesanan tempat dan perjalanan melaui internet seperti AirbnbBooking.com Expedia Trip Advisor dan TripAdvisor telah mensuport pelanggaranHAM terhadap Palestina dengan memasukkan ratusan kamar dan aktivitas di dalampermukiman Israel yang dibangun di wilayah Palestina yang diduduki penjajahIsrael termasuk al-Quds Timur.
Dia menambahkanperusahaan-perusahaan ini mengajukan diri berdasarkan pada prinsip partisipasidan rasa saling percaya namun mereka berkontribusi terhadap pelanggaran hakasasi manusia dengan melakukan bisnis di permukiman-permukiman Israel yangdibangun di atas tanah Palestina.
Organisasi internasionalini juga mendokumentasikan bagaimana perusahaan-perusahaan ini membantupemesanan online dengan mendorong pariwisata ke permukiman-permukiman ilegalIsrael yang dibangun di tanah Palestina dan dengan demikian mereka turut berkontribusiterhadap keberlangsungan dan ekspansi permukiman-permukiman Israel.
Dia menegaskanbahwa pemukiman warga sipil Israel di wilayah Palestina merupakan pelanggaranhukum humaniter internasional dan karenanya merupakan kejahatan perang. Namundemikian keempat perusahaan tersebut terus bekerja di permukiman-permukimanilegal Israel dan mengambil keuntungandari status ilegal ini.
Amnesti Internasionalmemperingatkan bahwa Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan HakAsasi Manusia menetapkan bahwa perusahaan-perusahaan memiliki tanggung jawabuntuk menghormati hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusiainternasional di mana pun mereka melakukan kegiatannya di dunia.
Karena itu keempatperusahaan yang tercantum dalam laporan Amnesti Internasiona harus menghapusdaftar tempat-tempat yang tersedia untuk dipesan di permukiman-permukimanilegal Israel bila tidak maka akan tetap melanggar tanggung jawab tersebutsehubungan dengan kegiatan mereka di wilayah Palestina yang diduduki Israeldan juga melanggar standar perusahaan mereka sendiri. (was/pip)
