Forum Ekonomi Palestina merekomendasikan penerapankebijakan keuangan untuk meringankan beban warga di Jalur Gaza. Mereka menyerukanpenghentian sanksi ekonomi ke Gaza sejak 2017 termasuk diantaranya pengurangangaji karyawan dan pemotongan gaji pegawai negeri sipil.
Dalam lokakarya yang diadakan di Gaza Senin (21/1) Forumini membahas situasi ekonomi dan menyerukan pemerintah untuk menyediakan akses informasitentang statistik di bidang ekonomi dan keuangan.
yang berjudul “Realitas Ekonomi di Jalur Gaza:Antara Sanksi dan Koleksi ” membahas kebijakan keuangan di Jalur Gaza dandampaknya terhadap hak ekonomi dan sosial. Ikut dalam lokakarya ini sejumlahpraktisi ekonomi sosial dan media.
Acara ini dibuka oleh Raji Sourani Direktur Pusat Peninjauansituasi ekonomi di Gaza dan kondisi kehidupan penduduk Gaza yang buruk. Ia menekankanbagi semua lembaga negara maupun swasta mengenakan pajak pada warga negaratanpa ketentuan hukum.
Saifuddin Odeh kepala kebijakan moneter dan pasarkeuangan mengatakan perkembangan ekonomi politik dan keamanan telah secaralangsung memengaruhi aktivitas dan pertumbuhan ekonomi terutama mengingat pengurangangaji para pegawai pemerintah dan ribuan pensiunan wajib pada 2017 dan 2018.Secara signifikan mempengaruhi kondisi kehidupan kemanusiaan dan ekonomi diJalur Gaza.
Sementara Presiden Serikat Pekerja Publik di OtoritasPalestina Aref Abu Jarad menyebutkan “memburuknya kondisi hidup para pegawaidi sektor publik karena kebijakan dan tindakan pemerintah terhadap mereka sejak2017 dimulai dengan pengurangan gaji pejabat publik di Jalur Gaza dan pensiunanwajib bagi ribuan karyawan tanpa dasar hukum yang mengatur hak-hak pegawainegeri dan personil militer. (asy/pip)
