Kementeriandalam negeri di Gaza menginformasikan keputusan otoritas menarik pegawainyadari perlintasan Rafah dan menegaskan pihaknya akan tetap melindungikepentingan bangsa.
Dalamketeranganya kementerian dalam negeri menyatakan pada ahad sore kemarinpihaknya mendapatkan informasi dari ketua lembaga perlintasan dan perbatasanberdasarkan arahan politik akan mencarik pegawainya yang bertugas diperlintasan Rafah mulai Senin pagi ini 7/1/2019.
Berdasarkanhal itu pihak kementerian dalam negeri menegaskan akan melindungi kepentinganrakyat dan amanah menjalankan kepentingan bangsa.
Beberapawaktu sebelumnya juru bicara Hamas menganggap penarikan pegawai otoriotas dariperlintasan Rafah merupakan sanksi tambahan atas keteguhan rakyat di Gaza danmenyerukan kepada segenap faksi untuk menyelamatkan kepentingan nasional danmneghadapi sikap diktator.
FauziBarhum dalam pernyataannya menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakanpenyempurnaan langkah Abbas memisahkan Gaza dari Palestina dan menerapkankeputusan jelas pasal-pasal deal of century yang digagas Amerika dan Israel.
Keputusantersebut merupakan pukulan bagi Mesir yang telah membantu pengawasanperlintasan dan penerapan pasal rekonsiliasi nasional yang dihancurkan Abbas.
Lembagaperlintasan sipil otoritas di Ramallah menginformasikan penarikan pegawainya diperlintasan Rafah mulai Senin ini disebabkan klaim adanya kendali Hamas.
OtoritasPalestina menerima penyerahan perlintasan Gaza pada awal November 2017 sebagaibentuk penerapan kesepakan rekonsiliasi di Kairo sebulan sebelumnya namunbeberapa waktu kemudian menolak menerapkan pasal-pasal kesepakatan lainnya danmenerapkan sanksi terhadap Gaza. (mq/pip)
