Pusat Studi Tahanan Palestina melaporkan tahun 2018 terjadiupaya serius dari Israel untuk melemahkan status hukum dan politik para tahanandan penyalahgunaan identitas perjuangan perlawanan mereka yang sah.
Dalam sebuah pernyataannya pada hari Sabtu (5/1) PusatHak Asasi Manusia mengatakan otoritas Israelselama tahun 2018 meluncurkan sejumlah undang-undang untuk mencekik danmemperketat penindasan dan penyitaan hak-hak para tawanan denan mencapnya secararesmi sebagai teroris.
Dia menunjukkan bahwa pendudukan berusaha memberikan paratahanan sebagai “penjahat teroris dengan tangan mereka yang berlumurandarah. Ia menganggap mereka para militan yang telah membela hak-hak rakyatmereka dianggap melawan hukum hukum internasional.”
Juru bicara pusat kajian tawanan Riad al-Ashqarmengatakan anggota ekstremis dari Knesset berlomba untuk mengusulkan proyekdan memperkenalkan hukum rasis yang bertujuan untuk hak tahanan untukmemaksakan pembatasan lebih lanjut pada mereka dengan mengabaikan semua normainternasional hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Al-Ashqar mengatakan Zionis membuat delapan undang-undangrasis yang menargetkan tahanan dan hak-hak mereka. Beberapa di antaranyadisetujui dan yang lain masih dipelajari..
Yang paling berbahaya dari undang-undang ini adalah hukumyang menjatuhkan hukuman mati pada tahanan Palestina yang berpartisipasi dalampembunuhan warga Israel di mana Knesset menyetujui pembacaan awal dan memberikanpengadilan militer kekuatan untuk menjatuhkan hukuman mati tersebut olehmayoritas dua hakim.
Dia menunjukkan parlemen Zionis juga meratifikasiundang-undang dengan nama amandemen peraturan otoritas penjara yang merampashak tahanan dari kunjungan keluarga terutama tahanan Hamas.
Mayoritas pemerintah Israel menyetujui undang-undanguntuk membekukan dana yang ditransfer untuk merawat tahanan Palestina yangditangkap setelah cedera mereka serta tahanan di penjara yang dikelola olehLayanan Penjara. (asy/pip)
