DewanSerikat Pekerja Profesional di Tepi Barat mengumumkan tentang serangkaian aksiprotes menolak undang-undang jaminan sosial. Mereka juga mengecam pemerintahanHamdallah yang menolak tuntutan dewan parlemen.
Menurutpernyataan yang disiarkan di situs YouTube oleh parlemen Palestina menyebutkanmereka akan melakukan aksi mogok massal kerja pada hari Kamis 10 Januari darijam 12 siang hingga jam 1 siang dan juga mogok kerja total pada hari Selasa15 Januari.
Dewan mengatakan Pemerintah Romi Hamdallah telah melanggar implementasirekomendasi dari Presiden Otorita Mahmoud Abbas tentang implementasiamandemen UU Jaminan Sosial” yang ditolak oleh sebagian besar rakyat Palestina.
Dia meminta anggota serikat pekerja dan serikat pekerjadi Dewan Koordinasi untuk mematuhi aksipemogokan ini.
Terkait masalahini Asosiasi Pengacara pada hari Selasa kemarin mengatakan Yayasan Jaminan Sosial tidak siap untukmenerima dana. Ia juga takkan dapatmengawasi penggunaan dana tersebut.
Amjadal-Shala anggota Dewan Pengacara mengatakan Ada bahaya terhadap uang apa punyang ditempatkan di rekening yayasan walau dibawah pengawasan bank dansebagainya.
Dia menambahkan ada banyak kebingungan dalam manajemen institusi yang membuat mereka tidak siap untukmenerima 100 syikal
Dia menjelaskan Asosiasi Pengacara mendukung pergerakan pekerja danlangkah-langkahnya berikut serikatpekerja terkait untuk hukumkeamanan yang sejalan dengan opini publik masyarakat.
Shalahmengatakan undang-undang tersebutbanyak sekali kekuranganyadan cacat. Oleh karenanya tidakmemungkinkan untuk diterapkanpungkasnya. (asy/pip)
