Parapemimpin pemerintahan koalisi di entitas Zionis pada hari Senin (24/12)sepakat menggelar pemilu dini negeri itu pada awal April 2019 mendatang.
Pejabat bidanginformasi Israel mengatakan para pemimpin partai koalisi pemerntahan di memutuskanuntuk menggelar pemilihan awal pada awal April. Dengan suara mereka memutuskanuntuk membubarkan Knesset dan mengadakan pemilihan awal pada awal April”kata juru bicara Netanyahu dalam sebuah tweet di akun Twitter-nya.
Keputusan secaraaklamasi pada akhir pertemuan para kepala partai Zionis yang juga membahastentang rancangan undang-undang wajib militer bagi kelompok agamawan yahudi Haredimyang tidak memberikan suara mayoritas dengan perbedaan di beberapa hal.
Pemilihan umumKnesset dijadwalkan berlangsung pada 9 April bukan akhir tahun seperti yangdijadwalkan.
Dalam keteranganbersama para pemimpin partai koalisi dalam rangka membahas UU Wamil disepakatipembubaran Knesset dan penyelenggaraan pemilu dini awal awal April mendatang. Selamaperiode ini koalisi antar partai tetap berlangsung di pemerintahan hinggasaatnya pemilu digelar.
Kepalapartai Yesha Yair Lapid mengumumkan bahwa ia dan anggota partainya akanmemilih menentang militerisasi kelompok Haredim. Inilah sikap yang membubarkanpemerintah koalisi.
Dalam konferensipersnya di Knesset pada Senin (24/12) Lafid mengatakan anggota partainyamemberikan suara menentang RUU tersebut dengan mengatakan “Netanyahutelah tunduk pada Haredim dan tuntutan mereka dia takut ini bukan hukumrekrutmen tetapi hukum untuk merekrut anggaran..
Sebelumnyaketua partai Yisrael Beiteinya AvigdorLieberman mengatakan dia dan partainya menentang rancangan tersebut.
Menurut RUUitu 3.000 siswa dari sekolah agama Haradim akan direkrut ke dalam tentaramiliter Israel. Pada tahap pertama perekrutan mencakup 600 siswa dan yang lainnyaakan menjadi sukarelawan untuk layanan nasional dengan periode amandemen duatahun di mana tidak ada hukuman yang dikenakan jika sekolah-sekolah agamaYahudi tidak memenuhi persyaratan perekrutan.
Partai-partaiHaradimi menentang RUU itu yangberupaya menetapkan target rekrutmen baru dan menjatuhkan sanksi padasekolah-sekolah agama yang tidak akan memenuhi tujuan rekrutmen. Mereka bekerjamempercepat pengesahkan undang-undang tersebut yang memberikan pembebasan penuhkepada kaum Haradim. (asy/pip)
