Kabinetterbatas pemerintah Israel menyetujui draft undang-undang yang memberikan kewenanganbagi keamanan untuk mendeportasi satu keluarga dari rumahnya di Tepi Baratjika salah satu anggota keluarga melakukan aksi perlawanan terhadap Israel.
UU ini harusmendapat persetujuan dari Dewan Knesset dengan tiga kali pengkajian sebelumnanti diterapkan sebagai undang-undang yang berlaku.
Partai BetYahudi berinisiatif mengusulkan draft undang-undang yang diperkirakan akanmendapatkan penolakan dari dunai internasional tatkala direalisasikan.
Sementaraitu menurut pemimpin partai ini yang juga menjabat sebagai menteri pendidikanIsrael Nevtali Bennet mngatakan walau rancangan ini mendapat penolakan dari otoritaspengadilan Israel namun menteri pendidikan telah menerbitkan maklumat untukmenggelar sidang kabinet terbatas untuk menyetujui undang-undang ini.
Sebelumnya Benetmenyebarkan ancamanya akan hengkang dari koalisi pemerintah Israel dan sebelumnyaPartai Likud yang dipimpin Benyamin Netanyahu telah menyatakan akan mendukungdraft UU di Kneesset.
Hingga saat inipemerintah Zionis baru bisa menahan dan menggusur rumah keluarga pelaku sajadan membatalkan semua semua perizinan terhadap anggota pelaku aksi perlawanan.
RUU itu akandisahkan meski ada penentangan dari Kepala Staf dan otoritas peradilan Israel GadiEisenkot yang diwakili oleh Jaksa Agung Avichay Mandelblit yang menyebutnya bahwaUU tersebut ilegal.
Dalamkonteks ini Nadav Argman kepala intelijen umum Israel Shabak pada hari Senin(17/12) memperingatkan konsekuensi keamanan dan keusuhan yang akan diterima Israelmenerapkan undang-undang ini mengusir keluarga pelaku aksi perlawanan.
Menurutsurat kabar Haaretz yang berbahasa Ibrani menyebutkan hukum tidak akanmencapai tujuannya dan akan membahayakan situasi keamanan serta memperburuksituasi bertentangan dengan apa yang dibahas di ruang tertutup hukum. Argamanmemperingatkan hal ini dalam pertemuankabinet tadi malam tentang langkahini. (asy/pip)
