PemerintahSaudi mensyaratkan penerimaan jama&rsquoah haji dan umroh dari wilayah Palestina jajahan48 harus membawa paspor Yordania yang telah disahkan. Artinya pemerintahan Riyadhmenolak rombongan haji atau umroh yang berasal dari komite haji dan umroh Palestinadengan alasan mereka membawa paspor Yordania sementara. Padahal sisitem initelah berlaku berpuluh-puluh tahun lalu.
Pemerintah Saudipada tahun ini atau pada musim hari terakhir kemarin telah menolak jama&rsquoah hajidan umroh yang membawa paspor sementara Yordania denngan alasan tidak terdapatnyanomor resmi dari pemerintahan Yordania. Kebijakan ini mencakup jamaah haji asalPalestina 48. Sementara pemerintah Yordania melarang hal ini dalam musim hajikemarin.
Situs Arab48 memaparkan masalah berlanjut setelah musim haji kemarin dan pada umrohmusim panas karena tidak adanya nomor nasional dari pemerintahan Yordania yangseharus jamaah umroh sudah bisa berangkat pada 16 Desember 2018 mendatang.
Sementaraitu menurut kepala komite pemantau pelaksanaan haji dan umroh Palestina HasyimAbdurahman menyebutkan apa yang saya ketahui dari direktur urusan haji saudiMustafa Azam mengatakan masalah paspor Yordania yang tetap dan nomor nasionalsangat berpengaruh pada musim haji kemarin. Karena mendesaknya waktu hingga taktertangani. Tapi kami yakin bahwa usulan ini sepertinya sebuah kesalahandimana biasanya orang-orang pulang dari ibadah haji kemudian mendaftar untukibadah umrroh pada musim semi.
Ia menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan divisihaji dan umroh Salim Shalaitah di komite proses peraturan dan kerja sama pihakYordania untuk bisa berangkat ke Saudi untuk mencari penginapan bagi jamaah umrohmusim panas. Sudah dilakukan penarikan paspor sementara sebagaimana saat ini. Namunkami dikagetkan dengan keputusan Saudi yang menolak masuknya rombongan komite kerjasama urusan haji dan umnroh bagi mereka yang tinggal di wilayah 48 denganmenggunakan paspor sementara. (asy/pip)
